Setahun Kemensos Gelontorkan Rp2,5 Triliun untuk Anggaran Kemiskinan ke NTB
Mataram (ekbisntb.com) - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelontorkan triliunan anggaran untuk penanganan kemiskinan di Provinsi NTB.Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.,S.Sos.,MH mengatakan, dana yang mengucur ke NTB mencapai Rp2,5 triliun. Dirincikannya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kemensos menggelontorkan Rp1 triliun, bantuan non tunai Rp1,3 triliun, dan...
Event Internasional Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan NTB
Mataram (ekbisntb.com) - Event-event internasional dapat menurunkan angka kemiskinan NTB. Sepanjang, event tersebut konsisten diselenggarakan. Diantara event-event internasional itu adalah event otomotif balap MotoGP dan Motorcross (MXGP). “Iya teorinya begitu (event bisa menekan kemiskinan). Tapi bukan hanya MXGP saja, tapi event-event berkelanjutan lainnya harus ada,” ungkap Pengamat Ekonomi dari...
11 Pemda di NTB Alokasikan Rp2,1 Triliun untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem
Mataram (ekbisntb.com) - Seluruh Pemda di Provinsi NTB, baik Pemprov maupun 10 kabupaten/kota memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sebab penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas daerah dan menjadi instruksi pemerintah pusat.
Total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di 11 Pemda di Provinsi NTB mencapai Rp2,1 Triliun...
Kemiskinan Tak Bisa Diukur dari Kepemilikan Rumah
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, menegaskan kemiskinan di NTB tidak bisa diukur hanya berdasarkan kepemilikan rumah. Walaupun data kekurangan rumah di NTB masih cukup tinggi.
Menurut Wahyudin, data kepemilikan rumah, seperti rumah sendiri, sewa, atau gratis, memang bisa menjadi indikator. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki...
RPJPD Loteng 2025-2045, Kemiskinan Ditargetkan di Bawah 5 Persen
Praya (ekbsintb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah mengusulkan draf rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk dibahas dan disepakati bersama, Kamis 20 Juni 2024 kemarin. Rancangan RPJPD Loteng itu sendiri sudah melalui proses penyelarasan dari visi...