Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Sosial bagi Kelembagaan Desa
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelembagaan desa.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang dilaksanakan...
Angka Inflasi Turun, Kemendagri Tekankan Pemantauan Distribusi Komoditas Impor di Daerah
Mataram (ekbisntb.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hibrid, Selasa 4 Juni 2024 kemarin. Pemprov NTB secara rutin ikut ambil bagian dalam Rakor tersebut. Di mana Pj Gubernur NTB diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma,...
Kemendagri Minta Pemkab Lombok Tengah Tertibkan PKL Nakal di Bandara
Praya (Ekbis NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), agar membantu penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang nekat berjualan di kawasan terlarang Bandara Internasional Lombok."Keberadaan pedagang keliling di Bandara Lombok menjadi atensi kita sesuai surat edaran...
Kemendagri Beri Lampu Hijau Konversi Penuh Jamkrida ke Syariah
Mataram (Ekbis NTB) - Rencana konversi Jamkrida NTB Bersaing sepenuhnya ke syariah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persyaratan yang diminta pun sudah bisa dipenuhi. Hanya menunggu hasil fasilitasi peraturan daerah (perda) nya keluar.Konversi Jamkrida NTB Bersaing dari konvensional ke syariah ini sudah direncanakan sejak beberapa tahun...