LPS dan Polri Perkuat Upaya Penegakan Hukum Terkait Penanganan Bank
Bali (ekbisntb.com) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait tugas, fungsi, dan wewenang LPS kepada jajaran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Polda Bali.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh LPS setiap tahunnya dengan tempat yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia untuk...
AHY Minta PPAT Bekerja dengan Integritas Hadirkan Kepastian Hukum
Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bekerja secara profesional dan memiliki kapasitas dan integritas guna menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan AHY saat mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat...
Kemenkumham akan Blokir Perusahaan Berbadan Hukum yang Terafiliasi Judi Online
Mataram (ekbisntb.com)-Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., menegaskan segera memblokir perusahaan berbadan hukum yang terafiliasi judi online.Ia mengatakan bahwa Kementrian Hukum dan HAM telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk langsung membasmi setiap perusahaan yang telah berbadan hukum ditemukan melakukan...
Kemenkumham NTB Dorong Pemda Terbitkan Produk Hukum Berbasis P2HAM
Mataram (Ekbis NTB) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di wilayah itu agar membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).
"Sebagai upaya akselerasi P2HAM, setiap gubernur, wali...
Pelaku UMKM Diminta Daftarkan HAKI
Mataram (EkbisNTB.com) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar silaturahmi bersama dengan media. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah didorong agar dikenal dunia,sehingga diminta didaftarkan hak atas kekayaan intelektual dan produk hukum.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Anton Edward Wardhana, S.Kom.,M.Si membahas terkait dengan...