spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikHpp

Tag: Hpp

Dikeluhkan Petani – Panen Melimpah, Harga Jagung Tak Sesuai HPP

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung. Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah (CJP) melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP. NTB sebagai salah satu lokasi peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial bersama Bengkulu, Lampung, dan daerah lain dihadapkan dengan...

Bulog Tetap Serap Jagung Sesuai HPP 

PERUM Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan penyerapan jagung petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun proses penyerapan ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan. Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan jagung kering yang telah siap simpan langsung dibeli...

HPP Jagung Tak Bisa Ditawar, Pemprov NTB Tegaskan Soal Kadar Air

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung tidak bisa ditawar. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HPP jagung senilai Rp5.500 kg. Angka tersebut tidak bisa ditawar, baik oleh Bulog maupun pengusaha. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Taufieq Hidayat, menegaskan Bulog wajib...

Pengusaha Serap Gabah Petani NTB di Atas HPP

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, sejumlah daerah di NTB sedang panen padi. Bulog dan pengusaha berupaya menyerap gabah petani dengan harga terbaik, sesuai dengan kualitas produk. Di lapangan, banyak pengusaha yang membeli gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP gabah...

BULOG NTB Siap Beli Gabah dan Beras Sesuai HPP Terbaru

Lombok (ekbisntb.com) - Perum BULOG Kanwil Nusa Tenggara Barat menegaskan siap melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi petani lokal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru saja ditetapkan. Langkah ini bertujuan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2025 sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Sri Muniati, Pimpinan...