Pengusaha Hiburan Senggigi Protes Penarikan Royalti Musik yang Dinilai Tak Transparan
Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah pengusaha hiburan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, menyuarakan protes terhadap sistem penarikan royalti musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mereka menilai mekanisme saat ini tidak transparan, tidak adil, dan berpotensi membebani keberlangsungan usaha di sektor pariwisata dan hiburan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan...
Smart Tax Mulai Diterapkan di Sejumlah Sample Hotel, Restoran dan Hiburan di Senggigi
Lombok (ekbisntb.com) - Smart Tax mulai dipasang di sejumlah sample Wajib Pajak (WP) seperti Hotel, Restoran dan Hiburan di wilayah Senggigi. Langkah awal penerapan sistem teknologi, kerjasama antara Pemkab Lobar dan Pemkot Malang ini pihak Bapenda Malang seeta Lobar memberi pelatihan pada petugas.
Kepala Bapenda Lobar HM Adnan menerangkan bahwa,...
Pengusaha Hiburan Senggigi Minta Rencana Kenaikan Pajak 12 Persen Ditinjau Ulang
PENGUSAHA hiburan di destinasi wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat was-was jika pemerintah benar-benar memberlakukan kenaikan pajak dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025 nanti. Pemerintah diharapkan meninjau kembali rencana kebijakan tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto menyampaikan, dunia usaha saat ini masih dalam...
Diatensi BPK, PAD Hiburan dan Parkir di Lobar Merosot
Giri Menang (ekbisntb.com) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) dari sejumlah sumber seperti hiburan, parkir dan hiburan malam merosot. Rendahnya realiasi sejumlah sumber ini berpengaruh terhadap capaian PAD Pemkab Lobar secara umum. Diduga, rendahnya realiasi PAD ini diakibatkan kebocoran. Hal ini menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan...
Realisasi Pajak Hiburan dan Sarang Burung Walet di Lobar Terendah
REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru 20 persen lebih, hingga memasuki triwulan II ini (April red). Untuk memaksimalkan PAD khusus sektor PBB, pihak Bapenda butuh tambahan alat cetak SPPT yang sejauh ini masih terbatas. Realisasi PBB sejauh ini baru 4 persen...