Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Kota Mataram menyayangkan terjadinya tunggakan uang sewa Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Bintaro, Kecamatan Ampenan. Terkait tunggakan tersebut, pengelola diminta membangun komunikasi intens dengan penghuni yang menunggak. ‘’Tetapi, tentu saja, kebijakan yang diambil harus memperhatikan hak-hak masyarakat agar mereka tidak merasa dizolimi,’’ ujar Ketua...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke DPRD NTB. Pengajuan Rapeda ini atas dasar untuk menyelamatkan dan meningkatkan produktifitas badan perseorangan di daerah. Diketahui, dua BUMD yang menjadi fokus Pemprov NTB dalam penyertaan modal adalah PT...

Lombok (ekbisntb.com) - Anggota DPRD Provinsi NTB meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lebih memperhatikan ketersediaan bahan pokok (bapok) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menjaga kecukupan bapok dinilai sangat penting, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga di pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Rauf,...

WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi mendukung kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Mataram segera ditetapkan. Dia berharap, UMK Mataram bisa mencapai Rp2,8 juta bahkan Rp2,9 juta. Harapan ini, kata dia, kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Senin 2 Desember 2024, bukan tanpa alasan. Kenaikan harga-harga menjadi...

Lombok (ekbisntb.com) - Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menaikkan gaji guru baik guru ASN maupun Non ASN. "Pidato Presiden Prabowo di puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 patut kita apresiasi...