Tag: Disnaker
Disnaker Mataram Segera Buka Posko Pengaduan THR 2025
Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera membuka posko pengaduan bagi pekerja/buruh pada perusahaan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2025.
"Posko THR kami jadwalkan dibuka 17-27 Maret 2025. Jika setelah tanggal itu masih ada pengaduan pekerja, kami siap tindaklanjuti," kata Kepala Dinas...
Disnaker Buka Posko Pengaduan, UMK Lobar Naik Jadi Rp2.603.031
Lombok (ekbisntb.com) - Upah Minimun Kabupaten (UMK) Lombok Barat (Lobar), naik menjadi Rp2.603.031 dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMK ini mencapai sekitar 158.964. UMK ini telah melalui proses pembahasan dan kesempatan Dewan Pengupahan dan lembaga terkait lainnya.
Terkait UMK ini, pihak Dinas Tenaga Kerja akan menyiapkan posko pengaduan bagi pihak yang...
Disepakati, UMP NTB 2025 Naik Rp158.864
Lombok (ekbisntb.com) - Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sidang di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pada Jumat, 6 Desember 2024.
Sidang dipimpin langsung Kepala Disnakertrans NTB selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., dengan agenda utama membahas penghitungan besaran...
Disnaker : UMK Mataram Berpotensi Naik di Atas 6,5 Persen
Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mengatakan, besaran upah minimum kota (UMK) Mataram 2025 berpotensi naik di atas 6,5 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan UMK harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi...
Kenaikan UMP 6,5 Persen, Disnaker Tunggu Edaran Pemerintah Pusat
Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025, mencapai 6,5 persen. Keputusan kenaikan upah buruh ini menunggu surat edaran dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan ditemui pada, Senin 2 Desember 2024 membenarkan, Presiden RI H. Prabowo...