BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur
Selong (suarantb.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026).
Pertemuan ini untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berjalan baik. Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan resmi yang akan berlangsung...
Audit Laporan Keuangan Pemkab, BPK Terjunkan Tim Periksa Proyek Fisik di Lobar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mulai turun melakukan audit reguler terhadap Laporan Keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar). Dalam turun audit ini, tim BPK memeriksa semua program kegiatan selama tahun 2024. Termasuk tim auditor BPK mengecek proyek fisik yang telah dibangun Pemkab Lobar.
Jumat 28 Februari 2025, Tim BPK...
Menteri PKP Minta BPK Audit Program dan Kebijakan Sektor Perumahan
Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.
Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan...
Kementerian PKP Surati BPK terkait Pengembang Rumah Subsidi nakal
Jakarta (ekbisntb.com) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.
"Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal sudah meminta atau memohon kepada BPK untuk...
Dipertanyakan BPK, DPRD Soroti Dua Pelabuhan Besar di Lembar Tak Setor Pajak Parkir ke Daerah
DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti dua pelabuhan milik BUMN di wilayah Lembar yang belum menyetor pajak parkir ke daerah. Padahal di kawasan itu ada usaha parkir yang dilaksanakan pihak pengelola pelabuhan. Hal ini juga menjadi pertanyaan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Anggota Komisi II DPRD Lobar H. Jumahir menegaskan bahwa...




