Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Pemprov NTB Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan
Mataram (ekbisntb.com) - Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Selasa (31/3/2026).Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, kepada Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi di Kantor BPK RI...
Jelang Audit, Pemkab Loteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK
Praya (ekbisntb.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bulan ini direncanakan akan mulai turun untuk melakukan audit tahunan terhadap penggunaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemkab Loteng telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited...
BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur
Selong (suarantb.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026).
Pertemuan ini untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berjalan baik. Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan resmi yang akan berlangsung...
Audit Laporan Keuangan Pemkab, BPK Terjunkan Tim Periksa Proyek Fisik di Lobar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mulai turun melakukan audit reguler terhadap Laporan Keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar). Dalam turun audit ini, tim BPK memeriksa semua program kegiatan selama tahun 2024. Termasuk tim auditor BPK mengecek proyek fisik yang telah dibangun Pemkab Lobar.
Jumat 28 Februari 2025, Tim BPK...
Menteri PKP Minta BPK Audit Program dan Kebijakan Sektor Perumahan
Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.
Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan...




