Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB harus mengatur ulang belanja daerah setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp616 miliar belum juga masuk ke kas daerah.Kondisi ini mendorong Pemprov NTB meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperketat belanja, terutama untuk kebutuhan operasional perkantoran. Sementara program yang...