APBN Defisit Rp21 Triliun pada 25 Mei 2025
Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.
Posisi APBN per akhir Mei 2025 tersebut berbalik ke zona defisit setelah sebelumnya pada April 2025, APBN mencetak surplus Rp4,3...
Sri Mulyani Jamin APBN Tidak Jebol Meski Defisit Rp104 Triliun
Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kendali meski mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, dikutip di Jakarta, Kamis 10 April 2025.
Bila...
Sri Mulyani Lapor Diskon Listrik Gunakan Rp13,6 Triliun APBN
Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan nilai realisasi sementara anggaran untuk pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari lalu mencapai Rp13,6 triliun.
"Total realisasi sementara anggaran untuk pemberian diskon listrik sebesar Rp13,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawari di Jakarta, Senin 24...
Capaian PAD 13 OPD Gagal, DPRD Soroti 80 Persen APBD Lobar Bergantung pada APBN
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Pasalnya, dari 17 OPD penghasil PAD BLUD dan non BLUD terdapat 13 di antaranya tak mencapai target 100 persen pada tahun 2024. Bahkan ada yang di bawah 50 persen dan dampaknya kontribusi PAD terhadap APBD pun masih sangat...
APBN Gelontorkan Rp1,3 Triliun untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem di NTB
Lombok (ekbisntb.com) - Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2024 salah satunya diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Cita-cita ini ditempuh melalui target-target jangka pendek-menengah, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan peningkatan investasi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan,...