spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 571

Petani di Lombok Merasakan Manfaat Hadirnya Bulog Saat Panen Raya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petani asal Desa Monggas Lombok Tengah (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Ditengah musim panen raya berlangsung, hukum suply demand pasti berlaku. Ketika produksi tinggi, harga turun. Sehingga diperlukan sebuah instrumen dan operator yang menjaga stabilitas harga bagi petani.

Pun panen raya tahun 2024 ini, kehadiran pemerintah dengan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dijaga oleh Perum Bulog mampu menahan harga gabah tidak turun dibawah HPP.

Zuliftihan Watoni, petani asal Desa Monggas Lombok Tengah menyampaikan harga gabah sempat menyentuh Rp.5.300/Kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) saat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP masih Rp5.000/Kg.
Namun ketika ada perubahan harga HPP ke Rp.6.000/Kg untuk GKP, harga gabahpun naik ditingkat petani. Seperti saat ini Rp6.500/Kg untuk GKP.
Hal ini dipengaruhi pembelian Bulog untuk GKG Rp7.400/Kg.
“Jadi itu yang sangat berpengaruh mendorong harga gabah masih bagus. Disaat permintaan beras di pasar terbatas, kami tidak hawatir karena ada jaminan pasar yaitu Bulog,” ujar Toni, Senin 29 April 2024.

Ditempat lain, Samsul seorang petani dan pemilik penggilingan asal Praya Lombok Tengah menyampaikan, jika tidak ada Bulog sebagai penjamin dan stabilisasi saat panen gabah, menurutnya petani akan bingung akan menjual kemana produksinya saat panen raya atau saat produksi melimpah.

Menurut Samsul Bulog membeli tanpa batas dan pelayanan pembayaran secara langsung hari itu juga.

Ditambahkannya, selama menjual gabah ke Bulog , tidak ada kendala.
“Justru Bulog yang sering mendesak untuk menjual hasil panen kita ke gudang Bulog,” demikian Samsul.(bul)

Satgas Pangan NTB Ancam Tindak Tegas Perusahaan yang Permainkan Harga Jagung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapolda NTB, Irjen Pol Drs Raden Umar Faroq S.H.,M.Hum saat menjelaskan terkait geografis NTB yang menjadi salah satu faktor yang merugikan petani jagung pada Senin, 29 April 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Turunnya harga jagung di Pulau Sumbawa terutama di Kabupaten Bima dan Dompu menjadi atensi pemerintah dan Satgas Pangan.

Pasalnya, harga jagung dari petani hanya berada di angka Rp3000-Rp4000 per kg untuk kadar air tertentu. Hal ini menyebabkan keresahan bagi para petani, mengingat beberapa bulan sebelumnya harga jagung mencapai Rp9000 per kg.

Kapolda NTB, Irjen Pol Drs Raden Umar Faroq mengatakan, pihaknya melalui Satgas Pangan mewaspadai adanya perusahaan yang permainkan harga jagung di pasaran sehingga menyebabkan gelojak di masyarakat.

“Penimbun yang membeli dalam jumlah besar sehingga terjadi kekurangan jagung untuk di wilayah atau daerah ini ada Satgas Pangan. Apabila penimbun itu memainkan harga, ada Satgas kita. Satgas pangan yang terdiri dari pemerintah daerah, pihak kepolisian itu yang melakukan tindakan,” lanjutnya.

Apabila ditemukan oknum yang melakukan penimbunan, Satgas pangan dan pihak kepolisian akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun harga jagung saat ini berkisar diantara Rp3000-Rp4000 per kg. Menyikapi harga jagung yang cukup rendah itu, pemerintah daerah sudah mengajukan permohonan kenaikan HAP dari Rp4.200 per kg menjadi Rp5000 per kg untuk kadar air 15 persen dan telah disetujui oleh Bapanas.(era)

Pj Gubernur NTB Sebut Turunnya Harga Jagung Bisa Ganggu Proses Pilkada

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita M.Si saat menjelaskan terkait upaya mengatasi anjloknya harga jagung pada Senin, 29 April 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Merosotnya harga jagung di musim panen tahun ini berpengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan hingga berpotensi membawa gejolak di masyarakat, khususnya daerah yang terdampak penurunan harga jagung ini.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi M.Si menyebutkan bahwa penurunan harga jagung juga berdampak kepada sektor politik. Apalagi di tahun politik seperti seperti sekarang ini, yang mana di bulan November nanti akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah serentak.

“Ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi harga pangan, dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi partisipasi dalam proses demokrasi termasuk di Pilkada,” katanya pada Senin, 29 April 2024.

Gita juga menjelaskan terkait tugasnya sebagai Pj Gubernur NTB yang bertanggung jawab terhadap kestabilan daerah, termasuk di bidang ekonomi. Ia mengatakan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan cara menekan terjadinya inflasi.

“Pertama, ketersediaan komoditi bahan kebutuhan pokok perusahaan. Apapun caranya bahwa seiring dengan kehidupan bernegara termasuk momentum pilkada, harus dipastikan komoditi bahan pokok masyarakat,” katanya.

Kemudian komoditi-komoditi yang ada baik dari sentra produksi harus mampu terdistribusi dengan sebaik-baiknya hingga sampai ke tangan masyarakat.

Yang ketiga yaitu memastikan bahwa sampainya di tangan masyarakat dengan kondisi keterjangkauan harga yang bisa diraih oleh masyarakat.

Kemudian terkait dengan anjloknya harga jagung khususnya di pulau Sumbawa ini, Gita mengatakan bahwa sebagai langkah awal mengatasi harga jagung ini, pihaknya telah melakukan zoom meeting bersama dengan direktur stabilisasi pasokan dan harga pangan juga Badan Pangan Nasional.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov NTB dalam upaya stabilisasi harga jagung ialah dengan cara meningkatkan produksi pakan dan bekerja sama dengan akademisi.

“Pihak perguruan tinggi akan menjadi narasumber kita. Kami harapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, solusi dan langkah progresif sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat tersenyum, pengusaha tersenyum” jelasnya.

Pemerntah provinsi juga mendorong para petani jagung untuk bisa mengolah hasil panen jagung menjadi jagung kering sehingga harga yang didapat oleh petani lebih tinggi.

“Salah satu rendahnya harga jagung dikarenakan masih dalam keadaan kandungan air yang tinggi, berbeda dengan jagung kering yang harganya relatif lebih tinggi di pasaran. Pemprov NTB juga akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini, baik di tingkat pusat lebih-lebih di tingkat daerah,” tandasnya. (era)

Kadistanbun NTB Nyatakan HAP Jagung Rp5000 Sekilo Telah Untungkan Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Taufieq Hidayat (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi NTB, H Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan bahwa sebagai langkah strategis mengatasi gejolak harga jagung dan mencegah kerugian petani, pemerintah provinsi perlu mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani saat mulai penanaman hingga panen jagung.

Mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga petani diuntungkan. Di sisi lain, sektor peternakan juga tidak dirugikan.

“Jadi HPP ditentukan dari biaya produksi, untuk HAP itu kita usahakan harus mereduksi dari menghitung semua item-item yang dikeluarkan oleh petani dalam biaya pokok produksi sampai dia panen. Setelah panen ada pasca panen termasuk penjemuran,” kata Taufieq pada Senin, 29 April 2024.

Adapun kenaikan HAP jagung menjadi Rp5000 per kg dengan kadar air 15 persen, Taufieq mengatakan bahwa nilai tersebut sudah cukup untuk menguntungkan petani. Karena diketahui bahwa biaya pokok produksi petani berada di angka Rp4000 pe kg.

Adapun dengan kenaikan HAP jagung ini dianggap tidak begitu berdampak pada peternak. Hal ini karena harga jagung di petani berbeda dengan harga jagung di pasaran yang dibeli oleh peternak.

Oleh karena itu, Taufieq menilai bahwa perlu dilakukan keseimbangan baik itu antara petani, peternak, dan sektor lain yang menggunakan jagung sebagai komoditi kebutuhan pokoknya.(era)

HAP Naik, Peternak Unggas Berharap Bulog jadi Pemasok Jagung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat NTB (Petarung) (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Peternak unggas petelur yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat NTB (Petarung) mengharapkan Bulog menjadi mitra strategis yang menyediakan bahan baku pakan berupa jagung. Setelah pemerintah menetapkan kenaikan Harga Acuan Pembelian (HAP).
Sebagaimana diketahui, Harga Acuan Pembelian (HAP) ditingkat petani, sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Bapanas RI, Arief Prasetyo Adi pada tanggal 25 April 2024.
Jagung pipilan kering tingkat produsen dengan kadar air 15 %, dari Rp4200/Kg naik menjadi Rp5.000/Kg. Kadar air 20 %, dari Rp3.970/Kg naik menjadi Rp4.725/Kg. Kadar air 25 % dari harga Rp3.750/Kg, naik menjadi Rp4.450/Kg.
Kadar air 30% dari Rp3.540/Kg, naik menjadi Rp4.200/Kg. sementara jagung pipilan kering ditingkat konsumen/peternak dengan kadar air 15%, dari sebelumnya Rp5.000/Kg, naik menjadi Rp5.800/Kg.
Kenaikan harga pembelian jagung ini menurut Ketua Petarung NTB, Ervin Tanaka bisa mengganggu kondusifitas usaha para peternak unggas petelur, khususnya di Provinsi NTB.
Menurutnya, saat panen raya jagung seperti sekarang ini, peternak unggas mendapatkan kelonggaran harga jagung. Karena sebelumnya, harganya sudah naik cukup tinggi hingga hampir mencapai Rp10 ribu/Kg.
“Seharusnya sekarang ini masa recovery peternak unggas. Karena sebelumnya harga jagung sangat tinggi. Banyak peternak yang merasakan dampaknya. Karena harga jagung sangat tinggi, malah harga telur dijual dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” katanya.
Ervin menambahkan, selama ini, jagung yang dibeli peternak dipasok oleh pengepul. Sehingga , harga yang diterima peternak untuk pakan unggas juga sudah tinggi, hingga mencapai Rp4.900/Kg. sementara diketahui, harga jagung ditingkat petani jika melihat kondisi lapangannya lebih rendah.
Kerena itu, pera peternak unggas sangat berharap kepada Perum Bulog menjadi pemasok jagung. Karena diyakini, kualitas dan kuantitas jagung yang disediakan terjamin.
“Kalau Bulog standar pembeliannya sudah ada, dengan ketentuan kadar airnya. Kita berharap sekali, Bulog yang memasok bahan baku jagung,” ujarnya.
Secara kebutuhan, per tiga bulan, anggota petarung di NTB membutuhkan sebanyak 2.300 ton. Atau sekitar hampir 10 ribu ton setahun.
“Kita berharap harus Bulog saja, karena kita sudah bisa pastikan kualitas dan harganya. Tidak mungkin ngambil keuntungannya seperti pengepul,” demikian Ervin.(bul)

Bulog Sudah Menyerap 19.505 Ton Beras Petani NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perum Bulog di Nusa Tenggara Barat (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog di Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk terus menyerap beras/gabah petani untuk menjaga stabilitas harga. Hingga April 2024, total serapan sudah mencapai 19.505 ton.
“Bulog terus berupaya menyerap gabah beras petani secara optimal dengan cara melakukan pengadaan dalam negeri bekerja sama dengan mitra penggilingan, penyerapan gabah beras melalui Sentra Penggilingan Padi (SPP) dan Sentra Pengolahan Beras (SPB) serta membentuk Tim Jemput Gabah Beras yang langsung melakukan pembelian di petani,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma di Mataram, Senin 29 April 2024.
Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah yang sudah ditetapkan 3 April 2024.
Sebagaimana tertuang dalam keputusan baru Kepala Badan Pangan Nasional, fleksibilitas harga pembelian diatur, Gabah Kering Panen (GKP) di Petani dari harga Rp5.000/Kg naik menjadi Rp6.000/Kg. Gabah Kering Giling (GKG) di Gudang Bulog Rp6.300/Kg, naik menjadi Rp7.400/Kg. dan beras di Gudang Bulog dari Rp9.950/Kg, naik menjadi Rp11.000/Kg.
“Sudah langsung kita eksekusi (pembelian dengan standar harga baru), setelah ditetapkan,” kata Awang, sapaan akrabnya.
Awang juga menegaskan, kendati pemerintah menaikkan standar harga pembelian gabah dan beras, tidak mengurangi komitmen untuk menyerap gabah dan beras sebesar-besarnya di NTB.
“Kalau target serapan kita tahun ini 70.000 ton, kita berharap bisa menyerap lebih besar dari itu. Ndak ada masalah, soal kenaikan harga pembelian,” katanya.
Perum Bulog Kanwil NTB juga membentuk Tim satgas yang turun ke lapangan langsung untuk melakukan penjemputan Gabah ke Petani agar memaksimalkan penyerapan gabah Tahun 2024 agar bisa menyerap sebanyak banyaknya.(bul)

Hari Buruh 2024, KSPSI NTB akan Bawa Tiga Tuntutan ke Kantor Gubernur dan DPRD NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto : Yustinus Habur (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi NTB akan mendatangi kantor Gubernur NTB, dan kantor DPRD NTB untuk menyampaikan tiga poin penting tuntutan saat peringatan hari buruh se dunia (may day) pada 1 Mei 2024.

Ketua KSPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur di Mataram, Senin 29 April 2024 mengatakan, peringatan hari buruh tahun ini ingin dimanfaatkan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan. Tuntutan pertama, pemerintah diminta mencabut undang-undang cipta kerja (omnibus law).

Menurut Yustinus, undang-undang omnibus law ini dianggap sangat merugikan pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan. Poin yang menjadi perhatian adalah soal pesangon.

“Kalau aturan sebelumnya, pesangon diberikan senilai dikali 18 bulan gaji. Kalau dengan undang-undang omnibus law, pesangon hanya sembilan bulan. Setengahnya dikurangi,” katanya.

Selain itu, system kontrak bagi karyawan juga diatur terlalu terlalu panjang waktunya. Bisa sampai 5 tahun. Dalam aturan sebelumnya, kontrak pekerja bisa dilakukan sejak 1 tahun magang/bekerja, dan maksimal 3 tahun.

“Sekarang bisa sampai 5 tahun, dan dapat diperpanjang. Kalau aturan lama yang maksimal 3 tahun kontrak saja, diaturnya bisa seumur hidup tidak dikontrak. Diperpanjang terus setiap tahun. Aturan ini juga kita harapkan dicabut,” ujarnya.

Kemudian, KSPSI juga akan menyampaikan kepada pemerintah untuk mengatur kembali ketentuan kesejahteraan ojek online (ojol). Mereka bekerja tanpa mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan).

Pekerja ojol di jalan raya sangat riskan terhadap risiko, kecelakaan kerja, hingga kematian. Sementara mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial.
“Kalau terjadi kecelakaan di jalan, dan tidak dilundungi BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana nasib ekonomi dan ahli warisnya kalau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian,” ujarnya.

System pengupahannya juga sangat tidak adil. Ojol hanya mendapatkan sedikit dari hasilnya. Sementara, pemilik aplikasi yang tanpa bekerjapun tetap mendapatkan pemasukannya.

“Ojol ini kan tidak punya kesejahteraan. Harga upahnya justru lebih rendah dari pendapatannya kalau dia menjadi ojek lepas. Tapi system mengatur mereka. Kita tuntut ini menjadi perhatian pemerintah,” demikian Yustinus.(bul)

Bank Indonesia Dorong Percepatan Transaksi Digital Pemda di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
High Level Meeting Bank Indonesia (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mataram, Rabu 24 April 2024. Dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Pj Gubernur Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP, serta OPD se- Provinsi NTB.

Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam kesempatan ini mengungkapkan, implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah dilakukan untuk mendukung pariwisata dan digitalisasi transaksi keuangan. Upaya tersebut tentunya perlu diimbangi dengan literasi keuangan, penguatan kapasitas fiskal, serta literasi digital di NTB sebagai bagian dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Pj Gubernur NTB juga menghimbau bahwa Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah harus diakselerasi, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari semua Pemda provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap memaparkan kondisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta kendala dan tantangan dalam peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Berry menyampaikan pada Semester II 2023, jumlah Pemda di Provinsi NTB yang sudah terindeks digital sebanyak 8 Pemda, sedangkan 3 Pemda masih terindeks Maju. Kategori Digital: Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lommbok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Bima. Kategori Maju : Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam kesempatan ini, disampaikan juga peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IETPD di Provinsi NTB, dengan beberapa upaya. Diantaranya, Meningkatkan penerimaan Pemda dengan pemanfaatan QRIS, dengan menjaga konsistensi komposisi penerimaan melalui kanal QRIS dikarenakan bobot poin yang tinggi.
Memperluas kanal elektronifikasi pada pajak dan retribusi, dengan memperbanyak kanal pembayaran non tunai seperti teller, ATM, EDC, UE Reader, internet/mobile/ SMS Banking, QRIS, dan E-Commerce. Mendorong Pemda dalam mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan.
Data per Maret 2023, merchant QRIS di NTB sebanyak 301.548 merchant. Jumlah mesin ATM sudah mencapai 1.139 unit. Jumlah Mesin Uang Elektronik reader sebanyak 4.385 unit.
Sementara itu, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E selaku anggota Satgas TP2DD menyampaikan bahwa penyelenggaraan Program Championships oleh pemerintah dilakukan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi. Dalam rangka optimalisasi capaian Championship di NTB, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek proses, output dan outcome.
“Untuk itu, Satgas TP2DD mengapresiasi inisiasi Bank Indonesia bersama Pemda yang telah melaksanakan kegiatan asistensi guna memperkuat kualitas laporan baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi oleh Bank NTB Syariah terkait elektronifikasi dan brainstorming bersama tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Harubimo Equin. Asistensi championships TP2DD ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi para pemda untuk dapat meningkatkan transakasi digital baik belanja maupun pendapatan yang ada di NTB.(bul)

Relokasi Pasar Kebon Roek Tertunda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TIDAK REPRESENTATIF - Beginilah kondisi Pasar Kebon Roek, Ampenan pada pekan kemarin. Pasar induk terbesar kedua di Kota Mataram ini sudah tidak representatif lagi, namun belum direlokasi karena belum ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat. (Ekbis NTB/cem)

Mataram (Ekbis NTB) – Rencana Pemkot Mataram merelokasi Pasar Kebon Roek di atas lahan seluas tiga hektar di Kebon Talo, tertunda. Pasalnya, pemerintah pusat belum memberikan kepastian anggaran pembangunan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, relokasi Pasar Kebon Roek kemungkinan tertunda. Proposal yang diajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, belum ada kepastian apapun.

Lobi sudah berulangkali dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. Akan tetapi, belum ada jawaban apapun. “Kalau saya berulangkali berangkat untuk melobi, termasuk Pak Sekda juga berangkat ke Jakarta,” terang Uun.

Tiga pasar yang diusulkan untuk direvitalisasi yakni, Pasar Cakranegara, Pasar Kebon Roek, dan Pasar Ternak Selagalas. Paling prioritas sebut Uun, Pasar Kebon Roek dan Pasar Cakranegara. Dijelaskan, kondisi Pasar Kebon Roek sudah tidak representatif menampung pedagang yang jumlahnya membludak setiap harinya. Demikian pula, Pasar Cakranegara kondisinya tidak layak karena bangunan tua dan sebagian toko rusak.

Pihaknya harus memanfaatkan kondisi pasar yang tersedia, terutama Pasar Kebon Roek telah dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat sebagai pasar higienis. “Kita benahi dulu untuk memindahkan pedagang,” timpalnya.

Uun menegaskan, dana alokasi khusus (DAK) sebenarnya tersedia di pemerintah pusat, tetapi belum diposting dalam daftar penggunaan anggaran serta dialokasi ke daerah mana saja.

Ketidakpastiaan anggaran ini sehingga belum berani diputuskan apakah ditujukan ke Kota Mataram atau daerah lain.

Bagaimana dengan skema pengelolaan oleh perusahaan swasta? Uun menegaskan, PT. Neolimax yang sebelumnya mengajukan diri untuk mengelola pasar terbesar kedua di Kota Mataram itu juga belum ada kepastian. Setelah diekspose tidak ada tindaklanjut lagi. Peluang pengelolaan oleh pihak ketiga kemungkinan batal. “Belum ada tindaklanjut lagi,” terangnya.

Neolimax hanya mengedepankan pembangunan pasar grosir dan pertokoan. Di satu sisi, Pemkot Mataram lebih banyak membutuhkan konsep lapak untuk menampung pedagang. Pihaknya masih membuka ruang apabila diajak komunikasi untuk menindaklanjuti penataan pasar tersebut. (cem)

KSB Pertimbangkan Saham AMMAN dan Tambah Modal di Bank NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KSB Pertimbangkan Saham AMMAN dan Tambah Modal di Bank NTB (Ekbis NTB/bug)

Taliwang (Ekbis NTB) – Pada tahun 2024 ini ada dua lini investasi yang sedang dibidik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama membeli saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) dan kedua menambah penyertaan modal di Bank NTB Syariah.

“Ini sedang kita kaji keduanya ya. Yang mana paling bagus untuk kegiatan investasi kita,” terang Asisten Perekonomian dan Pembangunan KSB, Suhadi.

Diakui Suhadi, kedua bentuk investasi itu di atas kertas menjanjikan. Saham PT AMNT menurut dia, sejak dijual di pasar saham, nilainya terus mengalami kenaikan positif. Sementara penyertaan modal di Bank NTB Syariah, Pemda KSB memiliki target untuk menggenapinya hingga angka Rp100 miliar.

Suhadi menyebut, peluang Pemda KSB menggenapi penyetaan modal di Bank NTB Syariah sampai Rp100 miliar di tahun ini memungkinkan. Kondisi fiskal daerah yang terus menguat membuat pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB itu. “(Penyertaan) modal kita di Bank NTB sekarang Rp30 miliar lebih. Jadi sekitar Rp60 miliar lagi tambahannya bisa Rp100 miliar kan,” sebutnya.

Selanjutnya mengenai pembelian saham AMMAN. Disebutkan Suhadi hal itu juga sangat terbuka dilakukan Pemda KSB. Namun demikian, pemerintah tentunya harus mempertimbangkan secara matang dalam banyak aspek.

“Yang jelas kita akan kaji keduanya mana yang paling bagus untuk kemudian kita pilih. Atau mungkin justru bisa keduanya kita jalankan,” tandas mantan kepala Dinas Pertanian KSB ini.

Sebelumnya wacana Pemda KSB berminat membeli saham PT AMMAN sempat diungkapkan bupati KSB, H. W. Musyafirin dalam pidatonya saat hari raya Idul Fitri baru-baru ini.

Sementara itu untuk penyertaan modal di Bank NTB Syariah, Pemda KSB memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada PT Bank NTB Syariah. Dalam regulasi ini Pemda KSB memiliki komitmen untuk menambah modalnya di Bank NTB Syariah hingga senilai Rp100 miliar. (bug)

1...570571572...602Halaman 571 dari 602

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami