Beranda blog Halaman 299

Dompu Mulai Kirim Ternak untuk Iduladha ke Jabodetabek

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Truk tronton yang mengangkut ternak sapi asal Dompu dan hendak dikirim ke Jabodetabek untuk kebutuhan hewan kurban 2026, Kamis (26/3). (Suara NTB/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pengusaha dan petani ternak asal Kabupaten Dompu mulai mengirimkan ternaknya untuk kebutuhan hewan kurban saat Iduladha di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tahun 2026. Sebanyak 2 ribu ekor sapi akan dikirim dan pengiriman perdana mulai dilakukan, Kamis (26/3/2026).

“Alhamdulillah hari ini (kemarin, red) pengiriman perdana ternak untuk kebutuhan hewan kurban wilayah Jabodetabek dari Kabupaten Dompu. Target kita dua ribu ekor. Alhamdulillah, dua ribu ekor itu sudah ada ternaknya dan sudah keluar izinnya,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP, Kamis (26/3).

Sebanyak 2 ribu ekor ternak ini akan dikirim ke Jabodetabek menggunakan mobil tronton dan tol laut. Sesuai pembagian dari pemerintah provinsi, Dompu mendapat alokasi dua kali tol laut. Namun, jalur tol lautnya Bima–Tanjung Perak Surabaya.

“Pengusaha kita tidak mau keluar di Tanjung Perak, tapi mau langsung ke Tanjung Priok Jakarta. Kalau keluar lewat Tanjung Perak, mereka harus lewat jalur darat yang panjang lagi ke Jakarta. Itu yang mereka tidak mau. Sekarang sedang diajukan perubahan, semoga bisa,” katanya.

Untuk pengiriman menggunakan mobil tronton, bisa mengangkut hingga 30 ekor per unit tronton. Selain memuat sapi, pengusaha juga bisa membawa pakan kering di tronton. Mobil juga bisa sambil istrahat di jalan, terlebih perjalanannya bisa ditempuh sekitar tiga hari. Karena bisa langsung dari Lembar–Surabaya atau Banyuwangi.

“Kalau pengusaha kita, mereka lebih suka pake tronton. Karena mereka sekali jalan angkut ternaknya. Tidak bongkar muat,” jelasnya.

Kuota pengiriman ternak untuk Kabupaten Dompu tahun 2026 ini sebanyak 13.500 ekor. Sementara populasi ternak di Kabupaten Dompu sebanyak 200 ribu ekor sapi, 15 ribu ekor kerbau, dan 90 ribu ekor kambing.

Ternak yang dikirim ke luar daerah ini dipastikan sehat dan bebas dari segala penyakit. Pemberian vaksin dan vitamin juga diprioritaskan bagi ternak yang akan dikirim ke luar daerah. (ula)

Penerbangan dari dan ke Lombok Tetap Berpeluang Tumbuh, di Tengah Tantangan Konflik Global

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) tetap meyakini pertumbuhan trafik penerbangan di tengah tantangan. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, sektor penerbangan di Nusa Tenggara Barat tetap menunjukkan prospek positif. PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pun, tetap meyakini pertumbuhan trafik penerbangan ditengah tantangan.

Sebagaimana dikemukakan Plt. Branch Communication & CSR Department Head BIZAM, Hidya Putri Ramadhina. Menurutnya, konflik global yang sedang terjadi saat ini seperti perang Rusia Ukraina, dan perang AS-Israel dengan Iran tidak menekan upaya pengelola bandara di Lombok untuk terus mendorong pengembangan rute penerbangan, baik domestik, maupun internasional.

“Kami tetap optimis. Meskipun ada dinamika global, sektor penerbangan masih memiliki peluang besar untuk tumbuh,” ujarnya di Mataram, Kamis, 26 Maret 2026.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah, pengelola BIZAM akan ambil bagian dalam konferensi internasional, yang mempertemukan pengelola bandara dengan maskapai penerbangan dari berbagai negara serta stakeholder lainnya.

Menurut Hidya, forum ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi rute penerbangan dari dan menuju Lombok kepada maskapai global.
“Kami akan mempromosikan potensi wisata Lombok, seperti Gunung Rinjani dan keindahan pantainya. Harapannya, maskapai tertarik membuka atau menambah rute ke Lombok,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Untuk Lombok, fokus utama pengembangan rute diarahkan pada sektor pariwisata, berbeda dengan beberapa bandara lain seperti di Semarang misalnya, yang lebih condong mempromosikan sektor industry sebagaimana potensi wilayahnya.

“Setiap bandara punya keunggulan masing-masing. Lombok kuat di pariwisata, sehingga itu yang kami dorong melalui promosi-promosi,” katanya.

Sejalan dengan itu, BIZAM juga membidik peningkatan penerbangan internasional sebagai salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan trafik penumpang.

Untuk mendukung langkah tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia secara aktif melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui airlines marketing guna memetakan kondisi industri aviasi terkini, menggali potensi rute baru, serta membangun komunikasi intensif dengan maskapai dan regulator.

Selain itu, pengelola bandara juga rutin mengikuti forum dan konferensi bersama pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, guna memperluas jejaring dan peluang kerja sama.

Tidak hanya itu, sejumlah program insentif juga ditawarkan kepada maskapai sebagai stimulus untuk membuka rute baru maupun meningkatkan frekuensi penerbangan yang sudah ada. (bul)

36 Penerbangan di Bandara Lombok Sudah Terealisasi Selama Periode Mudik 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
36 Penerbangan di Bandara Lombok Sudah Terealisasi Selama Periode Mudik 2026
Selama periode angkutan mudik Lebaran 2026, BIZAM Lombok mencatat realisasi penerbangan tambahan sudah terlaksana sesuai rencana. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Selama periode angkutan mudik Lebaran 2026, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok mencatat realisasi penerbangan tambahan (extra flight) sudah on the track (terlaksana sesuai rencana).

Plt. Branch Communication & CSR Department Head BIZAM, Hidya Putri Ramadhina di Mataram, Kamis, 26 Maret 2026 menyampaikan, hingga saat ini total penerbangan tambahan mencapai 39 penerbangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 36 penerbangan telah berjalan sesuai jadwal.

“Dari total extra flight yang diajukan maskapai, sebagian besar berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, realisasi tersebut merupakan akumulasi selama periode Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran yang berlangsung sejak 13 hingga 30 Maret 2026. Selama periode ini, pihak bandara terus memantau perkembangan pengajuan dan realisasi penerbangan tambahan dari maskapai.

Menurutnya, jumlah extra flight masih berpotensi bertambah hingga akhir periode posko. Salah satu contohnya adalah dari Lion Group yang mengajukan rencana 12 penerbangan tambahan, namun baru terealisasi 10 penerbangan.
“Masih ada kemungkinan bertambah. Maskapai masih dapat mengajukan tambahan hingga 30 Maret, dan kami terus melakukan pembaruan setiap hari,” jelasnya.

Hidya menambahkan, sejauh ini realisasi penerbangan tambahan masih berjalan sesuai rencana, seiring meningkatnya kebutuhan transportasi udara selama musim mudik.

Adapun puncak arus penerbangan diperkirakan terjadi pada 29 Maret 2026 atau H+7 Lebaran. Pada periode tersebut, bandara diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang tertinggi, sehingga seluruh pihak tetap dalam kondisi siaga.

“Kami masih sangat siaga untuk menghadapi puncak arus balik,” katanya.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia secara resmi membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 1447 H/2026 M di BIZAM yang beroperasi selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas bandara, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya.

Pembentukan posko tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR-DJPU 01 Tahun 2026, yang bertujuan memastikan kelancaran operasional penerbangan selama masa angkutan Lebaran.

Selama periode ini, operasional bandara mengedepankan prinsip 3S + 1C, yakni Safety, Security, Service, dan Compliance, guna menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pengguna jasa. (bul)

Sudah 288.449. WP di NTB Lapor SPT, 304.667 Aktifkan Coretax

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat capaian positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 26 Maret 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 288.449.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Judiana Manihuruk, di Mataram, Kamis, 26 Maret 2026 mengemukakan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi.

“Dari total tersebut, sebanyak 284.318 merupakan SPT wajib pajak orang pribadi dan 4.131 dari wajib pajak badan dengan tahun buku Januari–Desember,” ujarnya.

Capaian ini menunjukkan tren kepatuhan yang terus meningkat menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni 31 Maret 2026, sebagaimana diatur dalam ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. DJP sendiri terus mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT melalui layanan elektronik (e-Filing) guna menghindari keterlambatan dan sanksi administrasi.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas. Keterlambatan pelaporan dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi, yakni Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam implementasi sistem administrasi perpajakan terbaru, yakni Coretax. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 304.667.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.333 merupakan wajib pajak orang pribadi dan 290.334 wajib pajak badan,” jelas Judiana.

Coretax merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan.

DJP Nusra pun terus mengintensifkan sosialisasi dan asistensi kepada wajib pajak, baik melalui layanan langsung maupun kanal digital. Langkah ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tidak hanya patuh dalam pelaporan SPT, tetapi juga beradaptasi dengan sistem perpajakan yang semakin modern dan terintegrasi.

Dengan sisa waktu pelaporan yang semakin singkat, DJP mengingatkan wajib pajak agar tidak menunda pelaporan SPT Tahunan. Selain untuk menghindari sanksi, kepatuhan pajak juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional. (bul)

Usai Relokasi PKL, Penataan Trotoar Jalan Adisucipto Dianggarkan Rp400 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usai Relokasi PKL, Penataan Trotoar Jalan Adisucipto Dianggarkan Rp400 Juta
Salah seorang pekerja sedang memasang paving blok trotoar di Jalan Airlangga beberapa waktu lalu. Selanjutnya, PUPR akan menata trotoar di Jala Adisucipto dengan anggaran Rp400 juta. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta untuk penataan trotoar di Jalan Adisucipto, tepatnya di kawasan Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Pejarakan Karya, di depan eks Bandara Selaparang.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan penataan trotoar di kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas lanjutan setelah pengerjaan di sejumlah ruas jalan lain, seperti Jalan Langko dan Jalan Airlangga yang kini telah memasuki tahap akhir.

“Untuk Jalan Langko dan Airlangga sudah tahap pengecatan. Sementara untuk fisik pengerjaan berikutnya, kami fokus di Jalan Adisucipto, khususnya di depan eks Bandara Selaparang,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, konsep penataan trotoar di Jalan Adisucipto akan mengedepankan aspek estetika dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar dengan lebar lebih dari tiga meter dan panjang sekitar 500 meter tersebut akan dilengkapi dengan taman di median serta fasilitas bangku.

“Konsepnya tidak hanya trotoar biasa, tetapi ada penambahan taman dan tempat duduk supaya lebih menarik dan nyaman. Jadi tidak terlihat monoton, sekaligus menambah keindahan kawasan,” jelasnya.

Lale menambahkan, anggaran Rp400 juta tersebut digunakan untuk pembangunan fisik seperti taman, perbaikan trotoar, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara untuk pengecatan, pihaknya memanfaatkan skema swakelola dengan menggunakan stok cat yang tersedia.

“Kami lakukan secara swakelola, memanfaatkan sisa cat marka jalan yang kemudian dipadukan dengan warna-warna lain untuk mempercantik tampilan,” jelasnya.

Penataan trotoar ini dilakukan setelah 105 pedagang kaki lima (PKL) direlokasi ke dalam area eks Bandara Selaparang. Langkah tersebut bertujuan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi pejalan kaki sekaligus meningkatkan estetika kota.

Selain di Jalan Adisucipto, Dinas PUPR juga telah menata trotoar di Jalan Langko dan Jalan Airlangga dengan konsep serupa, yang kini hampir rampung.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, menegaskan pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi agar tidak ada lagi aktivitas PKL di trotoar Jalan Adisucipto.

“Satgas ini bertugas memastikan trotoar tetap difungsikan sebagaimana mestinya dan tidak kembali ditempati PKL,” ujarnya.

Di sisi lain, dampak relokasi PKL mulai dirasakan masyarakat. Arus lalu lintas di Jalan Adisucipto kini lebih lancar dibandingkan sebelumnya yang kerap padat akibat parkir kendaraan di bahu jalan.

Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan eks Bandara Selaparang juga menunjukkan peningkatan. Pengunjung dinilai lebih nyaman karena tersedia area parkir yang memadai serta lokasi yang lebih tertata untuk menikmati kuliner.

Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap kawasan Jalan Adisucipto tidak hanya menjadi lebih tertib dan nyaman, tetapi juga mampu menjadi ruang publik yang representatif serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (pan)

Kembangkan Kurma, UI Bantu Pemda KLU Susun Peta Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kembangkan Kurma, UI Bantu Pemda KLU Susun Peta Jalan
DKP3 KLU menyusun roadmap pengembangan budi daya kurma untuk mewujudkan KLU sebagai Kabupaten Kurma di Indonesia.(Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkomitmen membangun sektor pertanian (perkebunan) melalui budi daya kurma. Sebagai tindak lanjut pascapeluncuran “Kurma KLU Mendunia” beberapa waktu lalu,

Pemda KLU berupaya mewujudkannya dengan membuat peta jalan atau roadmap pengembangan budi daya melibatkan akademisi, lembaga Pemerintah (BRIN/Brida), maupun asosiasi kurma KLU.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, S.Pt., Kamis (26/3/2026) mengungkapkan, pengembangan budidaya kurma di masyarakat akan dilakukan secara terukur untuk output yang optimal. Terlebih dahulu, Pemda akan menyusun roadmap, dilanjutkan dengan lobi anggaran kepada pemerintah pusat.

“Deklarasi kurma Lombok Utara mendunia merupakan bentuk komitmen serius pemerintah daerah, bukan sekadar wacana. Kita ingin Lombok Utara benar-benar menjadi Kabupaten Kurma,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Dinas Ketahanan Pangan akan menyusun perencanaan pengembangan secara bertahap sehingga budidaya kurma melibatkan masyarakat secara inklusif. Dokumen ini nantinya menjadi fondasi utama dalam pengembangan kurma berkelanjutan. Dalam proses implementasi lapangan dilakukan secara sistematis, mulai dari aspek pembibitan, penanaman dan budidaya hingga pemasaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, pihaknya akan dibantu oleh akademisi, Universitas Indonesia (UI). Pasalnya, sejumlah akademisi dari UI, Universitas Brawijaya (Unibraw) sudah berkolaborasi dengan BRIN dan Brida NTB dalam proses budi daya kurma Pola Nyakap yang dikembangkan oleh Asosiasi Kurma-Ukhuwah Datu Nusantara Lombok Utara.

“Universitas Indonesia (UI) telah menyatakan kesediaannya membantu menyusun perencanaan. Kita sudah bersurat dan mereka merespons positif,” ungkapnya.

Pengembangan Kurma Lombok Utara, tambah Tresnahadi, tidak dilakukan secara coba-coba melainkan melalui kajian ilmiah disertai pendampingan teknis baik teknologi pertanian, maupun sumberdaya pendukung lainnya. Menurut dia, mewujudkan cita-cita besar tersebut tak dapat dilakukan sendiri oleh Pemda Lombok Utara.

Di sisi lain, Tresnahadi menilai potensi kawasan pertanian budidaya Kurma di Lombok Utara cukup luas. Areal budidaya lebih banyak menyasar lahan kering, dengan potensi budidaya sementara mencapai sekitar 9.000 hektare.

“Kita masih menghadapi tantangan klasik, yaitu keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, kita perlu menindaklanjuti dengan lobi-lobi anggaran di Kementerian. Pak Menteri Haji dan Umrah pernah datang langsung ke lahan kurma di Jogil. Beliau mengapresiasi dan menyatakan siap mendukung,” pungkas Tresnahadi. (ari)

Permintaan Hewan Kurban Meningkat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB akan megirim 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sapi-sapi tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa dan didistribusikan melalui jalur darat maupun laut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhammad Riadi, mengungkapkan jumlah tersebut mengalami peningkatan dari rencana awal sebanyak 21 ribu ekor. Tambahan sekitar 9.000 ekor sapi berasal dari Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, 30.000 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jabodetabek. Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja, yang ke Jabodetabek,” ujarnya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak pekan lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” ujarnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada angkutan ternak. Usulan tersebut mencakup tambahan satu unit kapal ternak Cemara Nusantara untuk rute Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal Roro berkapasitas 50–70 truk untuk rute Bima–Tanjung Priok atau Lembar–Tanjung Wangi/Pelabuhan Jangkar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis. Disnakeswan NTB bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh hewan yang dikirim dalam kondisi sehat.

Riadi menekankan bahwa pengawasan lalu lintas ternak serta mitigasi risiko di sepanjang rantai distribusi menjadi hal yang krusial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk uji laboratorium oleh Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Lalu Lintas Hewan Kurban, guna menjamin kelayakan hewan sebelum didistribusikan. (era)

Friderica Widyasari Dewi Cs Resmi Jalankan Kepemimpinan Baru di OJK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Friderica Widyasari Dewi Cs Resmi Jalankan Kepemimpinan Baru di OJK
Pelantikan sumpah dan jabatan ADK baru OJK. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026), sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut.
1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026 2032.
2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031.
3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031.
4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032.
5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031.
6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu.
7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas Pemerintah.(bul)

Kunjungan Kakanwil DJP Nusa Tenggara Ke Lombok Tengah: Perkuat Sinergi Dan Dorong Percepatan Pelaporan SPT

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah yang dipusatkan di Kantor Bupati Lombok Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) serta Kepala KPP Pratama Praya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara DJP dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan, khususnya pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Dalam rangkaian kegiatan, Kantor Pajak Praya juga membuka layanan asistensi pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP yang diikuti oleh 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, dilaksanakan audiensi dengan Bupati Lombok Tengah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Mengingat struktur ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang masih didominasi oleh sektor instansi pemerintah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Berdasarkan data per Februari 2026, realisasi penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan mencapai 37,5 persen.

Di sisi lain, jumlah penyampaian SPT Tahunan per Februari 2026 juga menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan total 81.188 SPT yang telah dilaporkan, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan. Hal ini mencerminkan respons positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk updatenya hingga 26 Maret 2026, progres pelaporan SPT Tahunan PPh di wilayah Lombok Tengah tercatat sebanyak 128.971 SPT. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara menegaskan komitmen DJP dalam memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak.

“Kami mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. dan DJP berkomitmen untuk terus mendampingi hingga berhasil, karena kepatuhan pajak adalah tanggung jawab bersama,” ujar Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

“Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat bahwa dengan Pajak yang Kuat, APBN akan sehat, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DJP berharap kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat di Lombok Tengah dan wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum dapat terus meningkat, sejalan dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama dalam membangun negeri.(bul)

NTB Kirim 30 Ribu Sapi ke Jabodetabek

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Kirim 30 Ribu Sapi ke Jabodetabek
Muhamad Riadi (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB kirim sejumlah 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sapi-sapi tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa dan didistribusikan melalui jalur darat maupun laut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhammad Riadi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan dari rencana awal sebanyak 21 ribu ekor. Tambahan sekitar 9.000 ekor sapi berasal dari Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, 30.000 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jabodetabek. Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja, yang ke Jabodetabek,” ujarnya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak pekan lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” ujarnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada angkutan ternak. Usulan tersebut mencakup tambahan satu unit kapal ternak Cemara Nusantara untuk rute Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal Roro berkapasitas 50–70 truk untuk rute Bima–Tanjung Priok atau Lembar–Tanjung Wangi/Pelabuhan Jangkar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis. Disnakeswan NTB bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh hewan yang dikirim dalam kondisi sehat.

Riadi menekankan bahwa pengawasan lalu lintas ternak serta mitigasi risiko di sepanjang rantai distribusi menjadi hal yang krusial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk uji laboratorium oleh Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Lalu Lintas Hewan Kurban, guna menjamin kelayakan hewan sebelum didistribusikan. (era)

1...298299300...1,086Halaman 299 dari 1,086