Beranda blog Halaman 297

Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Inspeksi stok LPG di Depo Sekotong, Lombok Barat. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketahanan energi di daerah masih dalam kondisi aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik di tengah kekhawatiran krisis energi global yang berkembang belakangan ini.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengalami krisis energi, melainkan hanya potensi tekanan yang juga dirasakan banyak negara. Sebagai akibat dampak perang yang dilakukan oleh Israel dan AS terhadap Iran, yang mengakibatkan diblokadenya jalur angkut BBM dunia (Selat Hormuz).

“Secara umum, kondisi energi kita masih aman. Belum ada krisis, yang ada baru potensi kekurangan energi secara global, sehingga banyak negara mulai mengurangi konsumsi atau menerapkan pembatasan,” ujarnya, kepada media ini, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi. Dari sisi pemerintah pusat, strategi yang dilakukan antara lain penguatan cadangan (buffer stock) energi primer, prioritas pasokan untuk pembangkit listrik, diversifikasi sumber impor BBM dan gas, serta penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, di tingkat daerah, Pemprov NTB fokus pada pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan PLN, serta mendorong transisi energi secara bertahap.

“Koordinasi terus kami lakukan, termasuk pengecekan langsung ke depo LPG dan instalasi BBM untuk memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar,” kata Niken.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan bersama BPH Migas, Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc anggota Dewan Energi Nasional, SAM Pertamina Patra Niaga mas Dany Aji dan PLN UIW NTB, diketahui, stok energi di NTB dipastikan mencukupi. Bahkan, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan BBM yang masuk ke daerah untuk memperkuat ketersediaan.

“Pada akhir bulan ini dijadwalkan ada kapal yang membawa tambahan BBM, sehingga stok tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk elpiji, pemerintah juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menambah pasokan secara signifikan. Penambahan ini mencapai hingga 250 persen dari kuota normal di masing-masing kabupaten/kota.

Penambahan ini, menurut Niken, dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri dan tradisi Lebaran Topat di NTB.

Di tengah kondisi global yang dinamis, Niken menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas energi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru dapat mengganggu distribusi.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak panic buying. Gunakan energi secara bijak, sesuai kebutuhan, agar distribusi tetap merata dan semua bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, penggunaan energi secara bijak berarti tidak menimbun BBM atau elpiji, serta menggunakan energi secara efisien dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan kondisi stok yang masih aman dan langkah antisipasi yang terus dilakukan, Pemprov NTB optimistis kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Namun, dukungan masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar dinilai menjadi kunci agar stabilitas energi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (bul)

Komisi X DPR RI Minta NTB Ikut Alokasikan Anggaran Penyelenggaraan PON 2028

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Hadrian Irfani (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi X DPR RI yang membidangi urusan olahraga meminta Pemprov NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 untuk ikut mengalokasikan anggaran penyelenggaraan. Pasalnya ditengah efisiensi, tidak mungkin semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mengatakan bahwa ditengah kebijakan efesiensi pemerintah pusat dan ditambah dengan gejolak global yang masih tidak menentu. Penyelenggara PON 2028 tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan sepenuhnya dari APBN.

“Kalau mau jadi tuan rumah PON, daerah juga harus siapkan APBD. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karena pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi,” kata Lalu Hadrian.

Disampaikannya bahwa NTB maupun NTT selaku tuan rumah bersama PON 2028 tidak bisa bergantung dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun diminta menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran di APBD.

Karena itu, Ketua DPW PKB NTB itu mendorong agar alokasi anggaran sudah mulai disiapkan di APBD 2026. Sebab keputusan resmi terkait tuan rumah PON 2028 ditargetkan keluar dalam waktu dekat ini. “Kalau bisa ya mulai disiapkan dalam APBD tahun ini,” ujar Hadrian.

Menurutnya, dukungan melalui APBD sangat dibutuhkan untuk membenahi sejumlah fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Salah satu yang paling menjadi sorotan soal kondisi fasilitas olahraga di NTB. Khususnya Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember di Turida Mataram.

Gedung olahraga itu membutuhkan sejumlah revitalisasi agar memenuhi standar penyelenggaraan PON. Apalagi GOR Turida menjadi tumpuan venue jika PON 2028 benar-benar digelar di Bumi Gora.

Meski demikian, pihaknya tidak menampik kalau pemerintah pusat juga akan menggelontorkan bantuan perbaikan fasilitas. Tapi dengan catatan daerah terlebih dahulu menunjukkan komitmen nyata melalui APBD.

“Kalau mau jadi tuan rumah, perbaiki fasilitasnya. Pemerintah pusat akan melihat keseriusan daerah jadi tuan rumah,” cetusnya.

Dalam pelaksanaan PON ke depan, sambung Hadrian, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tidak dilakukan pembangunan venue baru secara besar-besaran yang menguras anggaran negara.

“Presiden tidak ingin membangun venue baru dengan anggaran besar, tapi pengalaman sebelumnya, banyak yang tidak terkelola setelah PON selesai,” pungkasnya. (ndi)

Baru Sembilan Desa Mencairkan DD, Dinas PMD Lobar Ungkapkan Alasan Keterlambatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mahnan (Suara NTB/her), M. Tajudin (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dari 119 desa di Lombok Barat (Lobar), baru sembilan desa yang bisa mencairkan Dana Desa (DD). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar berdalih keterlambatan pencairan DD ini akibat kendala penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah Pusat yang diterima desa.

Dari data yang diterima media, sembilan desa yang sudah penyaluran DD RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dan RKD (Rekening Kas Desa), di antaranya Desa Dopang dan Jeringo Kecamatan Gunungsari. Desa Dasan Baru dan Kediri Selatan Kecamatan Kediri. Selanjutnya Desa Lebah Sempage dan Golong Kecamatan Narmada. Desa Beleka dan Taman Ayu Kecamatan Gerung serta Desa Langko Kecamatan Lingsar.

Kepala Dinas PMD Lobar, Mahnan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan pusat. Setelah ada konfirmasi dari Kementerian Keuangan, barulah pihaknya mengajukan untuk pembayaran. Ia mengatakan, keterlambatan itu terjadi karena adanya penyesuaian di rencana kerja desa.

“Awalnya kan menyusun dengan pagu indikatif sama dengan tahun sebelumnya, tapi faktanya kan berubah. Itu salah satu yang membuat mereka (desa) melakukan penyesuaian kembali,” kata dia.

Disebutkan dari 119 desa, masih ada 110 desa yang dalam proses pencairan, sedangkan sisanya sembilan desa sudah cair. Pencairan ini butuh proses verifikasi, sehingga nanti ketika persyaratannya, tidak ada kendala.

Sementara itu Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin mengaku DD-nya telah cair. Pencairan DD dilakukan pada tiga hari sebelum Lebaran, setelah melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan sesuai ketentuan.

Hanya sembilan desa yang bisa direalisasikan sebelum terjadi gangguan sistem aplikasi OMSPAN. Sebab desa-desa ini lebih cepat mengajukan sehingga bisa lebih cepat terealisasi. Desa harusnya bisa lebih cepat mengajukan karena tergantung kecepatan usulan dari desa ke OPD.

Sementara itu, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Lobar, Maryuki mengakui belum banyak desa yang mencairkan DD. Penyebab belum cairnya bukan kesalahan di Pemkab, namun lebih pada teknis di pusat yakni pada aplikasi OMSPAN yang mengalami gangguan. Walaupun syarat telah dipenuhi desa tetapi kalau aplikasi OMSPAN terganggu, maka tentu tidak bisa diunggah. Kendalanya bukan ada di Pemda, sebab sepanjang berkas itu masuk, pihaknya mengajukan untuk pencairan.

Sesuai alur, pada saat desa mengajukan syarat, kemudian dicek kelengkapannya oleh Dinas PMD. Kalau sudah lengkap semua persyaratan, barulah diusulkan ke BKAD Lobar. Selanjutnya dari BKAD nanti melanjutkan ke KPPN, untuk verifikasi terakhir. “Kalau sudah, nanti dia unggah ke aplikasi, yang unggah BPKAD. Kalau servernya ada gangguan kita tidak bisa berbuat banyak karena itu di pusat,” pungkasnya.

Diakui, keterlambatan pencairan DD ini membuat program desa mandek, sehingga pihaknya pun berupaya mempercepat melalui berkoordinasi dengan BKAD. (her)

Bupati Amar Dukung Poto Tano Jadi Lumbung Hortikultura

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah saat berdialog dengan para petani hortikultura di Kecamatan Poto Tano, Jumat (27/3/2026) lalu. (Suara NTB/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menyatakan pemerintah akan mendukung penuh aktivitas pertanian masyarakat Kecamatan Poto Tano, KSB yang kini mulai menggeliatkan berbagai usaha tanaman hortikulutra.

Pernyataan dukungan Bupati Amar itu disampaikan langsung kepada sejumlah kelompok petani hortikultura Kecamatan Poto Tano saat hadir panen perdana melon hidroponik sistem Machida di Pusat Edukasi Agrowisata Pertanian Terintegrasi, Poto Tano, Jumat (27/3/2026) pekan lalu.

“Silakan menanam. Dan apapun kebutuhannya, mulai dari bibit sarana dan prasarana sampai pendampingan akan pemerintah sediakan,” tegas Bupati di hadapan para petani.

Ia mengatakan Kecamatan Poto Tano saat ini secara bertahap tengah diarahkan menjadi menjadi pusat pengembangan tanaman hortikultura dalam desain Program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Karena itu Pemkab KSB melalui Dinas Pertanian, bertahap mulai mengarahkan masyarakat petani untuk budi daya berbagai komoditas tanaman hortikulutra.

“Sekarang ini kita sedang panen melon, terus bapak ibu kan ada yang mengusahakan tanaman lain seperti sayur-mayur dan jenis buah lainnya. Itu semua silakan dilanjutkan karena kita akan jadikan Poto Tano sebagai lumbung penghasil berbagai jenis tanaman horti,” dukung Bupati.

Dukungan pemerintah untuk menjadikan Poto Tano sebagai pusat produksi tanaman hortikultura, kata Bupati, tidak akan berhenti diproduksi. Ia menegaskan, di sisi pasar pun akan turut pula disediakan. Bupati mengungkap, kebutuhan bahan-bahan makanan dari komoditas tanaman hortikultura di proyek pertambangan Batu Hijau sangat tinggi. Dan pasar tersebut akan menjadi sasaran dari aktivitas produksi tanaman para petani di kecamatan Poto Tano.

“Di sana (Batu Hijau) untuk pisang saja butuhnya sampai satu ton per hari. Berbagai jenis buah ratusan kilogram, seperti melon dan semangka. Kita sudah isi sebagian kebutuhan itu, tapi masih kurang. Maka kita perlu terus tingkatkan produksi,” kata Bupati.

Sebagai bentuk keseriusan dukungannya, Bupati pada kesempatan itu langsung meminta Dinas Pertanian segera memetakan kelompok tani agar usaha yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan pasar dan berorientasi bisnis. Termasuk juga membina petani untuk mengubah pola-pola pemasarannya dari yang sebelumnya trandisional menjadi lebih modern.

“Pada pengemasan produk dan pola bertani tolong dinas teknis dampingi. Dan kembali saya sampaikan di sini apapun kebutuhannya, pemerintah siap menyediakan,” imbuh Bupati. (bug)

Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Bongkar Muat Jagung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas Pelabuhan Soro Kempo, Kabupaten Dompu pada Sabtu (28/3/2026). Pelabuhan Soro Kempo, kembali melayani bongkar muat jagung pada tahun 2026. (Suara NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Pelabuhan Soro Kempo, Kabupaten Dompu kembali melayani bongkar muat jagung pada tahun 2026. Bongkar muat perdana dimulai pada 18 Maret 2026 setelah tidak ada layanan sejak November 2025 lalu.

Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH di Kempo, Sabtu (28/3/2026) mengakui, layanan Pelabuhan Soro Kempo sempat terhenti pascainsiden antar pihak ekspedisi dan buruh pada November 2025 lalu. Akibatnya, pihak ekspedisi mengalihkan lokasi pengiriman barangnya melalui Pelabuhan Calabai, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Badas Sumbawa.

“Sejak ribut November 2025 lalu, tanggal 18 Maret kemarin kembali melayani bongkar muat jagung di Pelabuhan Soro Kempo. Ini kapal kedua yang angkut jagung dari ekspedisi milik Gudang jagung yang ada,” jelas Anshar.

Kembali dibukanya layanan ekspedisi melalui Pelabuhan Soro setelah dilakukan pengaturan pengiriman dari masing-masing gudang. Saat ini menggunakan sistem gilir dan masing-masing gudang dengan ekspedisinya diundi agar tidak menimbulkan kecemburuan.

“Alhamdulillah sekarang berlangsung aman. Buruh dari masyarakat sekitar juga bisa kembali bekerja. Para pengusaha dan pemilik kapal juga bisa menerima layanan dengan baik,” ungkapnya.

Pelabuhan Soro Kempo merupakan pelabuhan yang terdaftar sebagai aset daerah Kabupaten Dompu. Pelabuhan ini juga menjadi sentra pengiriman jagung para pengusaha Dompu ke luar daerah. Selain jaraknya yang relatif dekat dengan gudang penampung, layanan pelabuhan relatif terjangkau. Termasuk jembatan timbang dan lainnya.

Pelabuhan yang dibangun sejak 1995 ini diharapkan bisa ditingkatkan melalui renovasi area labuh kapal dan penambahan tempat sandar kapal. Karena saat ini, tempat sandaran kapal masih satu, sehingga kapal harus mengantri beberapa hari.

Dengan fasilitas yang ada, Pelabuhan Soro termasuk salah satu penyumbang PAD terbanyak di Kabupaten Dompu. Pada 2025 lalu, PAD dari Pelabuhan Soro Kempo mencapai Rp600 juta lebih. (ula)

2.449 Warga Lewirato Terima Bantuan Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, memberikan bantuan secara simbolis kepada warga Kelurahan Lewirato, di Kantor Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Sabtu (28/3/2026). (Suara NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Sebanyak 2.449 warga penerima manfaat di Kota Bima menerima bantuan pangan tahap I alokasi Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per orang, sebagai langkah pemerintah menjaga stabilitas kebutuhan pokok sekaligus menekan inflasi daerah.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., di Kantor Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Sabtu (28/3/2026). Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari Bulog sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sehari-hari, khususnya kelompok penerima manfaat.

Di Kelurahan Lewirato, terdapat 123 penerima manfaat yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan secara simbolis kepada empat warga penerima, salah satunya Ibu Rugaya, sebelum distribusi dilanjutkan kepada penerima lainnya.

Wali Kota Bima Rahman menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Ia meminta seluruh unsur di tingkat kelurahan hingga lingkungan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Pastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, program bantuan pangan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Bantuan pangan yang diberikan secara berkala dinilai mampu membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Selain memastikan ketepatan distribusi bantuan, Wali Kota juga mengingatkan peran lurah, RT, dan RW agar lebih responsif terhadap kondisi sosial warga, khususnya yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia meminta perangkat wilayah untuk mengusulkan warga yang memenuhi syarat ke dalam program bantuan bedah rumah.

“Kami minta lurah, RT, dan RW tidak menutup mata terhadap warga yang tinggal di rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Ia menambahkan, usulan bantuan bedah rumah harus memperhatikan status kepemilikan lahan agar tidak dalam kondisi sengketa. Hal tersebut penting untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bima terus mengoptimalkan program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penyaluran bantuan pangan dinilai tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga daya beli warga serta menekan laju inflasi di tingkat lokal.

Melalui distribusi bantuan pangan tahap I ini, pemerintah berharap ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga, khususnya bagi kelompok rentan. Program serupa direncanakan akan terus berlanjut sesuai alokasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah Kota Bima. (hir)

PAD Sampah Kota Bima Triwulan I Capai Rp125 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syahrial Nuryadin (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi persampahan Kota Bima pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar Rp125 juta. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada dua tahun sebelumnya dan menjadi modal awal pencapaian target Rp950 juta pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP., M.M., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penguatan sistem pembayaran serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi persampahan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang semakin aktif dan taat dalam membayar retribusi persampahan, serta kepada seluruh jajaran petugas yang terus bekerja di lapangan dalam memperkuat pelayanan dan sistem penerimaan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjabarkan data DLH Kota Bima menunjukkan, realisasi penerimaan PAD retribusi persampahan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar Rp125 juta. Jika dibandingkan periode yang sama, capaian ini meningkat cukup tajam.

Pada Triwulan I Tahun 2024, penerimaan tercatat sekitar Rp77 juta atau 11,04 persen dari target Rp700 juta. Sementara pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sekitar Rp76 juta atau 10,95 persen dari target yang sama.

“Pada tahun 2026, capaian Triwulan I tidak hanya meningkat dari sisi persentase, tetapi juga dari sisi nominal. Realisasi sebesar Rp125 juta meningkat hampir 62 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 dan sekitar 63 persen dibandingkan Tahun 2025,” paparnya.

Selain itu, nilai penerimaan sebesar Rp125 juta tersebut belum termasuk kontribusi retribusi persampahan dari masing-masing kelurahan. Dengan potensi tambahan tersebut, peluang peningkatan penerimaan pada triwulan berikutnya dinilai masih terbuka cukup besar.

Secara tahunan, target PAD retribusi persampahan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 masing-masing ditetapkan sebesar Rp700 juta. Pada Tahun 2024, realisasi tercapai sebesar 49,92 persen atau sekitar Rp349 juta. Sementara pada Tahun 2025 meningkat menjadi 57,59 persen atau sekitar Rp403 juta.

“Pada Tahun 2026, target penerimaan PAD retribusi persampahan dinaikkan menjadi Rp950 juta. Pemerintah daerah menargetkan capaian realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 90 persen dari total target tersebut,” tuturnya.

Syahrial menegaskan, peningkatan penerimaan PAD retribusi persampahan tidak terlepas dari sejumlah inovasi yang terus diperkuat oleh DLH, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pelayanan di lapangan.

DLH mulai memperluas penggunaan pembayaran digital melalui QRIS, memperkuat layanan pada titik-titik pelayanan, serta mengoptimalkan tim PAD retribusi persampahan di lapangan untuk meningkatkan cakupan layanan dan kemudahan pembayaran.

Ia juga berharap peran aktif pemerintah wilayah, khususnya lurah, dapat terus ditingkatkan dalam mendorong kepatuhan masyarakat membayar retribusi persampahan. “Kami meyakini, jika seluruh lurah aktif dan rutin membantu mendorong pembayaran retribusi persampahan di wilayahnya, maka target PAD Retribusi Persampahan Tahun 2026 akan semakin optimis untuk tercapai,” tambahnya.

DLH Kota Bima menilai tren peningkatan pada awal tahun ini menjadi indikator positif bagi pencapaian target tahunan. Dukungan masyarakat, penguatan sistem pembayaran, serta kerja lapangan yang konsisten dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan penerimaan PAD retribusi persampahan sepanjang Tahun 2026. (hir)

Tidak Ada Pengaduan Pembayaran THR di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Auliah Asman (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, memastikan tidak menerima pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selama posko pengaduan dibuka.

“Selama tidak ada pengaduan kita asumsikan pembayaran THR berjalan normal. Pemerintah juga telah membuka pos pengaduan sebelumnya tetapi tidak ada laporan,” kata Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Auliah Asman, kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Meski tidak ada pengaduan, tetapi pihaknya tidak bisa memastikan apakah perusahaan taat dalam membayar THR atau tidak. Sebab pemerintah bersifat pasif terkait hal tersebut, selama tidak ada pengaduan dari karyawan maka pemerintah menganggap THR para karyawan sudah terbayarkan semua.

“Kita tidak bisa berbuat lebih untuk memastikan THR ini terbayarkan secara keseluruhan, karena tidak kewenangan pengawasan di kami melainkan berada di stakeholder yang lain,” ucapnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan aturan, paling lambat pembayaran THR dilakukan perusahaan H-7 lebaran hingga H+7. Karena tidak adanya laporan, ia menduga perusahaan sudah taat asas meskipun nilainya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.

“Karena H+7 sudah berakhir, maka secara otomatis posko pengaduan yang kita buka kemarin sudah kita tutup secara resmi. Tetapi kami juga tetap membuka ruang jika ada pengaduan nanti,” ujarnya.

Pemberian THR lanjutnya, jika mengacu ke aturan maka karyawan sudah berhak menerima THR sejak bulan pertama bekerja bukan lagi menunggu tiga bulan. Hanya saja untuk ketentuan yang dimaksud akan disesuaikan dengan masa kontrak dengan pihak perusahaan.

“Jadi, di aturan terbaru setelah menjadi karyawan maka haknya berupa THR sudah harus diberikan tidak lagi menunggu waktu tiga bulan,” ujarnya.

Ia menambahkan, posko pengaduan itu disiapkan pemerintah untuk menjamin hak mereka selama bekerja. Sehingga diharapkan bagi karyawan yang belum dibayarkan THR nya untuk melapor dan pastinya akan diberikan sanksi sesuai dengan kepada aturan berlaku.

“Kita tetap memberikan atensi khusus jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya karena sudah aturan yang mengatur hal tersebut,” tegasnya. (ils)

Jadi Daya Tarik Wisatawan Asing, Gubernur NTB dan Bupati Ikut Prosesi Lebaran Topat di Lobar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Forkopimda menari bersama wisatawan setelah prosesi Lebaran Topat. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Tradisi budaya unik Lebaran Topat di Lombok Barat (Lobar) menjadi agenda tahunan. Kali ini, ajang atau event tradisi budaya ini dipusatkan di Amphiteater Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lobar. Dalam prosesi Lebaran Topat ini kental dengan kesakralan dari akar tradisi yang menjadi warisan leluhur masyarakat Lombok yang sarat nilai religi, spiritual, dan sosial.

Prosesi ini melalui berbagai ritual, mulai dari mengambil air di Lingkoq Beleq, ziarah makam, zikir, dan doa. Dilanjutkan parade Gunungan Ketupat hingga memotong ketupat menjadi puncak prosesi Lebaran Topat. Selepas acara sakral itu, Bupati Lobar bersama Gubernur NTB makan ketupat hingga menari bersama para wisatawan asing.

Pada Sabtu (28/3/2026), sekitar pukul 08.00 Wita, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama istri, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha, jajaran Forkopimda dan Kepala OPD berkumpul di Kantor Camat Batulayar lalu naik cidomo menuju Lingkok Beleq.

Di Lingkoq Beleq, Gubenur dan Bupati serta Forkopimda mengambil air dari sumber air yang ada di sana. Kemudian mereka berjalan kaki dari Lingkok Beleq menuju Makam Batulayar. Di Makam Batulayar, dilakukan prosesi zikir dan doa. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur serta Forkopimda Lobar naik mobil dari Makam Batulayar menuju lokasi start Pawai Gunungan Topat.

Parade Gunungan Topat diikuti oleh Bupati Lobar dan Wakil Bupati Lobar, Gubernur NTB serta Forkopimda Lobar dengan titik finis di Amphiteater Senggigi, lokasi puncak acara lebaran Topat. Puncak acara dilakukan belah ketupat oleh Gubernur bersama Bupati, Wabup dan jajaran Forkopimda.

Setelah belah ketupat, Gubernur bersama Bupati dan Wabup serta Forkopimda duduk secara lesehan untuk memakan tupat yang telah disiapkan pada dulang pesaji. Mereka bersama-sama pengunjung dan wisatawan asing makan ketupat bersama. Tampak wisatawan dari berbagai negera, seperti mahasiswa Malaysia yang sedang KKN Internasional di sejumlah desa di Lobar ikut makan-makan hidangan ketupat. Ada juga wisatawan dari Australia, German, dan negara lain begitu menikmati makanan khas Sasak itu.

“Ini makanan khas (Sasak Lombok) yang enak,” kata Sharan, salah seorang wisatawan dari Malaysia.

Makanan khas yang disajikan dirasakan sangat pas dengan lidahnya, karena sesama negara Asia. Keunikan bentuk Topat dan rasa dipadukan dengan bumbu dan cara penyajian di dulang pesaji menjadi daya tarik tersendiri baginya. Terlebih dengan bungkusan event budaya tradisi lokal semacam ini sangat menarik. Ia mengaku baru pertama kali menyaksikan tradisi unik ini. Sehingga dari event ini menjadi hal baru yang diperolehnya di Lombok.

Hal ini kata Sharan, sesuai dengan tujuannya belajar atau KKN Internasional di Lobar bersama puluhan mahasiswa Malaysia lainnya, yakni belajar tradisi lokal dan cara hidup masyarakat lokal di wilayah Lobar.

Usai prosesi Lebaran Topat, Gubernur dan Bupati serta Forkopimda menari bersama wisatawan asing. Tampak wisatawan asyik joget bareng mengikuti irama musik di atas panggung.

Dalam kesempatan itu, Bupati LAZ, menyampaikan Lebaran Topat kali ini digelar begitu berbeda dan variatif. Sehingga event ini mampu menjadi daya tarik wisatawan lokal dan dari berbagai negara yang ikut menyaksikan. “Alhamdulillah dari pengunjung berbagai negara hadir menyaksikan event ini, karena kami berupaya menghadirkan yang berbeda,” kata LAZ.

Menurutnya, event ini menjadi daya tarik karena Lebaran Topat bukan sekadar perayaan, melainkan warisan leluhur masyarakat Lombok yang sarat nilai spiritual dan sosial. Lebaran Topat diperingati setiap 8 Syawal, tepat sepekan setelah Idulfitri. Tradisi ini telah mengakar kuat, ditandai dengan ziarah ke makam para ulama, doa bersama, hingga kebersamaan masyarakat yang memadati kawasan pantai, khususnya di wilayah Kecamatan Batulayar.

Berbagai atraksi budaya, termasuk parade kreatif yang melibatkan pelaku pariwisata seperti hotel dan resort, turut meramaikan suasana. Ke depan, ia pun akan terus melakukan penyempurnaan pada pelaksanaan kegiatan ini agar lebih ramai pengunjung.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal pun menyapa para wisatawan yang hadir. Iqbal menyampaikan bahwa di NTB, khususnya Pulau Lombok ini menyiapkan berbagai event unik dalam setahun yang bisa disaksikan oleh wisatawan. Meskipun perayaan Lebaran Topat terus mengalami evolusi dari sisi kemasan dan penyelenggaraan, namun prosesi serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. (her)

Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kalimango Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kalimango Sumbawa
Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kalimango Sumbawa

Sumbawa (ekbisntb.com) – PT Bank NTB Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di Dusun Sawo, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, PT Bank NTB Syariah hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di lokasi tersebut.
Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar bagi para korban, di antaranya terpal, kasur, perlengkapan mandi untuk dewasa dan anak-anak, paket sembako, air mineral, pakaian untuk anak-anak dan perempuan, serta dukungan satu unit tangki air bersih guna membantu memenuhi kebutuhan air di lokasi terdampak.

Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sumbawa, Ika Listiana, menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga setempat serta harapan agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban.

“Kami turut prihatin atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Dusun Sawo, Desa Kalimango. Semoga bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta meringankan beban para korban dalam masa pemulihan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bank NTB Syariah akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan kebencanaan.

“Sebagai bank daerah, kami memiliki tanggung jawab untuk senantiasa hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami akan terus responsif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat, terutama saat terjadi musibah,” tambahnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung melalui posko yang berlokasi di Kantor Desa Kalimango dan diterima oleh Kepala Desa setempat. Selain itu, satu unit tangki air bersih disiagakan di lokasi untuk beberapa hari ke depan guna mendukung kebutuhan air bersih warga terdampak.

Melalui langkah cepat ini, Bank NTB Syariah berharap dapat membantu mempercepat proses pemulihan para korban serta memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus memperkuat pelaksanaan program sosial yang inklusif dan berkelanjutan, guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.(bul)

1...296297298...1,086Halaman 297 dari 1,086