Lombok (ekbisntb.com) – Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat tertinggi dibanding OPD lainnya. Hingga per Juli lalu, capaian PAD BPKAD mencapai 63,58 persen. PAD ini didongkrak oleh sejumlah sumber, salah satunya dividen atau bagi hasil.
Kepala BPKAD Lobar, Aisyah Desilina Darmawati yang dikonfirmasi media mengatakan, per Juli lalu capaian PAD 63 persen lebih dari target yang harus dicapai 20 Miliar. “Itu dari dividen (bagi hasil) dan sewa aset,”kata Mantan Sekwan ini, kemarin. Dari sisi target disesuaikan pada APBD perubahan. Sebelumnya target PAD di BPKAD mencapai 20,8 miliar, dari target itu sudah dicapai 13 miliar lebih.
Dikatakan, dividen ini lumayan mendongrak, sedang-kan aset masih kecil realisasinya. Dari target Rp1,5 Miliar sewa aset, baru direalisasikan 32 persen. Biasanya sewa banyak dibayar pada waktu jatuh Tempo bulan Desember. Sementara itu, berdasarkan data Bappeda Lobar realiasi OPD penghasil PAD per Juli mencapai 51,24 persen atau Rp195 miliar lebih dari target Rp380 miliar lebih (BLUD dan non BLUD). Sedangkan khusus non BLUD terdapat 14 OPD penghasil, dari target Rp181 miliar lebih baru terealisasi Rp73,7 miliar atau 40 persen lebih.
Dari sekian banyak OPD tersebut hanya dua OPD yang capaian PAD nya di atas 50 persen. Yakni Dikes non BLUD dari target Rp120 juta mampu terealisasi Rp95 juta lebih atau 79 persen lebih dan BPKAD dari target Rp20,8 Miliar lebih mampu dicapai Rp13,2 miliar lebih atau 63,8 persen. Selanjutnya OPD-OPD yang paling rendah realisasinya merah mulai dari yang terendah yakni PU TR dari target Rp750.000 baru terealisasi Rp81 juta lebih atau 10,8 persen.
Kemudian Dinas Perhubungan dari target Rp5,1 Miliar baru tercapai Rp661 juta lebih atau 12,9 persen, Dinas Pertanian dari target Rp510 juta baru baru bisa dicapai Rp105 juta atau 20,7 persen lebih.OPD yang dengan perolehan PAD di bawah 50 persen, yakni Disperindag dari target Rp4,9 miliar baru terealisasi Rp1,5 Miliar lebih atau 32 persen. DPMPTSP dari target Rp4,2 miliar baru dicapai Rp1,4 Miliar lebih atau 34 persen. Kemudian Disnaker baru mencapai Rp112 juta lebih atau 37 persen lebih dari target Rp300 juta.
Dispora dan Bapenda masing-masing mencapai Rp59 juta lebih atau 38 persen lebih dari target 155 juta untuk Dispora. Dan dari target Rp139 miliar lebih pada Bapenda baru direalisasikan 54 Miliar lebih atau 38 persen. Dinas Kelautan dan perikanan serta Dikbud sama-sama mampu merealisasikan 39 persen lebih dari target masing-masing, Rp150 juta target dari Dikbud dan Rp200 juta Dislutkan. Dinas LH, lebih tinggi sedikit realisasinya mencapai 48 persen atau kalau diuangkan Rp1,8 Miliar lebih dari target Rp3,9 miliar.(her)
