BELASAN Tempat Pembuangan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) yang dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB di Lombok Barat (Lobar) kondisinya mangkrak. Belum berfungsinya TPS3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang.
Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak desa dan KSM untuk memaksimalkan TPS3R tersebut.
Kepala DLH Lobar Hermansyah tak menanpik TPS3R yang belum berfungsi tersebut. “Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kepala desa (kades), Mereka akan melakukan reshuffle pengurus KSM di masing-masing desa, supaya maksimal beraktivitas kembali,”kata Hermansyah, Minggu 30 Juni 2024.
Diakuinya salah satu kendala dalam operasional TPS3R ini ada di internal masing-masing khususnya KSM, sehingga perlu pihak desa melakukan langkah penanganan cepat. Sebab TPS3R tersebut sudah diserahterimakan dari BPPW ke Pemkab Lobar kemudian ke KSM yang ada di desa. Sayang ketika TPS3R ini belum dimaksimalkan, karena satu TPS3R itu menelan anggaran tak sedikit mencapai Rp500-600 juta. “Itu sekitar itulah,” ujarnya.
Karena itulah pihaknya tak ingin TPS3R yang telah menelan anggaran besar tidak bisa dimaksimalkan. Untuk itu, upaya mengoperasikan pun dilakukan pihaknya. Salah satunya dengan Pemerintah Desa Kuripan, lokasi di mana satu TPS3R yang tak berfungs tersebut.
Ia melakukan rapat evaluasi dengan pemerintah desa. Termasuk pihaknya sudah bertemu dengan Kades Montong Are untuk memaksimalkan segera TPS3R tersebut. “Dan desa mengaku siap, dan segera melakukan pergantian pengurus,” ujarnya.
Ditanya terkait belum maksimalnya operasional pelayanan TPST yang ada di Senteluk Kecamatan Batulayar, mantan Camat Kediri mengaku bukan tidak maksimal. Namun pihaknya sengaja belum menerima semua sampah dari desa atau membatasi desa yang buang sampah ke TPST tersebut. Karena titik lokasi TPST ini rawan, berada di tengah-tengah perkampungan. Dan jalur masuknya pun melalui jalan pemukiman warga.
“Sehingga kami membatasi sampah yang masuk ke TPST ini,” ujarnya.
Pihaknya sudah mengusulkan ke Bappeda akses jalan keluar masuk armada sampah ke TPST tersebut, supaya tidak melewati perkampungan warga.
Diketahui, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R yang dibangun dibawah tahun 2.000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri. Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar. (her)
