DPRD Kota Mataram optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03 persen pada 2027 dapat tercapai. Optimisme tersebut didukung berkembangnya sektor perdagangan dan jasa yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong aktivitas ekonomi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengatakan, tren pertumbuhan ekonomi daerah perlu terus didorong melalui berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, perkembangan sejumlah sektor ekonomi menjadi modal penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami melihat trennya pasti harus naik. Di Mataram ini sudah banyak sekali sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk perdagangan dan jasa yang terus berkembang,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Ia menegaskan, DPRD akan mendukung upaya Pemkot Mataram dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dukungan tersebut tetap disertai fungsi pengawasan agar berbagai kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan regulasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Malik, berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah harus dijawab melalui langkah konkret. DPRD juga akan melakukan pembahasan bersama pemerintah untuk menyepakati berbagai upaya strategis, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, serta penanganan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Politisi Partai Golkar ini menilai, pertumbuhan ekonomi idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Selain itu, Malik menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, peluang kerja tidak hanya bergantung pada sektor pemerintahan, tetapi juga dapat tumbuh melalui sektor swasta dan pengembangan kewirausahaan.
Ia juga menyinggung sejumlah proyek strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kebon Talo. Proyek tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah.
Meski demikian, anggota dewan dari dapil Cakranegara ini menegaskan, manfaat proyek strategis tersebut perlu dilihat dari hasil pelaksanaannya. DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong program yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pada posisi kami, target itu merupakan cita-cita pemerintah. Kami tentu mengamini dan mendukung, sembari memastikan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tandas Malik. (fit)
