Mataram (EKBIS NTB) – Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah dibangun dan siap beroperasi masih menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini membuat investasi mitra pelaksana yang telah mengeluarkan modal cukup besar belum dapat dimanfaatkan.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan dimaksud kepada BGN. Pemda meminta kepastian mengenai status SPPG yang pembangunannya telah selesai, tetapi belum mendapat jadwal operasional.
Menurutnya, jumlah SPPG yang sudah selesai dibangun namun belum beroperasi mencapai sekitar 300 unit. Jika dihitung satu dapur SPPG senilai Rp1 miliar, sudah Rp300 miliar modal yang mandek.
Menurut Asisten I Setda NTB ini, sebagian SPPG bahkan telah mencapai progres 100 persen dan sudah memiliki kepala dapur. Namun, operasionalnya masih tertahan karena kebijakan moratorium atau penataan program MBG di tingkat pusat.
“Bahkan ada yang sudah 100 persen, kepala dapurnya sudah ada, tetapi masih menunggu. Ada juga yang progresnya 20 persen, 40 persen, 60 persen sampai 80 persen,” ujarnya.
Gani menyadari, persoalan ini menjadi perhatian karena pembangunan SPPG membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sebagian mitra bahkan menggunakan pembiayaan dari perbankan untuk membangun dapur MBG.
Disisi lain, berdasarkan informasi yang diterima, BGN saat ini tengah memprioritaskan peningkatan kualitas layanan, pembenahan data penerima manfaat serta pengoperasian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Setelah prioritas tersebut, pengembangan SPPG akan diarahkan ke wilayah aglomerasi.
Pemprov NTB berharap SPPG yang pembangunannya sudah hampir rampung dapat tetap diakomodasi, dengan menyesuaikan data penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepastian ini penting bukan hanya bagi investor, tetapi juga untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan MBG dapat terlayani.
Fathul mencontohkan masih adanya wilayah di NTB yang belum terjangkau layanan MBG. Di sisi lain, masyarakat di sejumlah daerah telah menunjukkan keinginan untuk mendapatkan program tersebut.
Saat ini, kata Gani, jumlah SPPG yang telah beroperasi di NTB sekitar 800-an unit. Selain 300 unit lainnya yang menunggu kepastian operasional.
Data tersebut masih dapat berubah karena pembaruan dilakukan secara berkala. Pemprov NTB pun terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai kelanjutan SPPG yang telah dibangun.(bul)
