Mataram (EKBIS NTB) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTB meminta pemerintah tidak menambah beban dunia usaha melalui kebijakan pajak di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan. Pemerintah juga diminta memberi ruang lebih longgar terhadap belanja dan efisiensi anggaran agar perputaran ekonomi terjaga.
Dewan Pembina APINDO NTB, Ni Ketut Wolini, mengatakan kondisi dunia usaha saat ini belum sepenuhnya pulih. Tekanan ekonomi dirasakan setelah NTB menghadapi sejumlah persoalan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari gempa 2018, pandemi Covid-19 hingga kondisi ekonomi saat ini yang berdampak terhadap beratnya daya beli masyarakat.
“Kondisi sekarang memang tidak baik-baik saja. Daya beli menurun. Beberapa gerai dan pusat perbelanjaan juga ada yang mengurangi tenaga kerja, bahkan ada yang tutup,” kata Wolini, mengemukakan kondisi dunia usaha..
Menurutnya, penurunan daya beli menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan pelaku usaha. Kondisi ini kemudian berdampak pada kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.
Wolini mengatakan, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat menjadi salah satu yang paling cepat merasakan dampaknya. Sementara sebagian besar pelaku usaha di NTB merupakan UMKM dengan kemampuan permodalan dan daya tahan yang terbatas.
Karena itu, APINDO mendorong pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM, baik bagi usaha yang sudah berkembang maupun yang sedang berupaya bertahan.
“Dari APINDO berharap, berikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM, baik UMKM yang sudah berkembang maupun yang akan berkembang,” ujarnya.
Mantan Ketua APINDO NTB dua periode ini juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang berpotensi menambah beban pengusaha.
Menurutnya, kebijakan pajak perlu melihat kemampuan dunia usaha agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk mempertahankan kegiatan operasional dan tenaga kerja.
“Pajak diturunkan kalau bisa, Jangan sedikit-sedikit pengusaha yang menjadi korban untuk kenaikan pajak,” katanya, Rabu, 23 September 2026 di Mataram.
Ia menilai, tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi nasional, tetapi juga dipengaruhi situasi global dan geopolitik (perang). Dampaknya dapat dirasakan melalui berbagai sektor, termasuk pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi NTB.
Menurut Wolini, ketika kunjungan wisatawan meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi juga akan menjalar kepada pemasok kebutuhan hotel dan restoran, pedagang pasar hingga UMKM.
“Kalau wisatawan hadir di Lombok, pasti ada penginapan, restoran. Hotel dan restoran berkembang, supplier sayur, daging dan sebagainya juga berkembang. Mereka belanja dari UMKM dan pasar,” jelasnya.
Selain persoalan pajak, APINDO NTB juga meminta pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi belanja yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.
Wolini menilai efisiensi anggaran yang terlalu ketat berpotensi mengurangi perputaran uang di daerah. Jika belanja pemerintah menurun secara signifikan, efeknya dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi pemerintah dan masyarakat.
“Untuk efisiensi anggaran, segera dibuka, jangan ditutup sekali. Ini kalau tidak ada pergerakan uang, ekonomi di Lombok dan NTB akan susah,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila tekanan ekonomi berlanjut tanpa adanya kebijakan yang memberi ruang bagi dunia usaha, risiko pengurangan tenaga kerja akan semakin besar.
“Kalau terus ekonomi seperti ini, tidak bisa kita menghindari PHK,” ujarnya.
Wolini mengatakan tekanan terhadap dunia usaha juga tercermin dari jumlah anggota APINDO NTB. Saat ini jumlah anggota yang masih aktif berada di kisaran 500 perusahaan, turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 1.000 hingga sekitar 2.000 anggota.
Menurut Wolini, anggota APINDO yang masih bertahan saat ini banyak berasal dari sektor UMKM. Kondisi itu sekaligus menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan usaha kecil agar tetap mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi, khususnya di daerah.(bul)
