Mataram (ekbisntb.com) – Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB Dr. H. Yusron Hadi, ST., MUM., menegaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Regional Bali–NTB-NTT (KR BNN) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Tanpa implementasi konkret, kesepakatan yang telah dibangun hanya akan menjadi dokumen seremonial.
Menurut Yusron Hadi, momentum penandatanganan PKS di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1/2026), merupakan langkah paling serius yang pernah dilakukan pemerintah provinsi dalam membangun kolaborasi regional Bali–NTB–NTT.
“Ini adalah bukti nyata komitmen dan keseriusan para top level pimpinan daerah untuk saling bahu-membahu menjadikan kawasan BNN semakin maju. Kerja sama ini diharapkan mampu mendongkrak pamor sekaligus posisi tawar kawasan di level nasional,” ujarnya, Senin, 2 Februari 2026.
Namun ia mengingatkan, hajat besar tersebut tidak akan membuahkan hasil apabila tidak dibarengi dengan tindak lanjut yang terukur. Para kepala OPD di tiga provinsi telah menorehkan catatan penting dan itikad kuat untuk bersinergi, tetapi keberhasilan sejati terletak pada implementasinya.
“Kerja sama ini tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah saja. Dampak nyata akan terasa bila melibatkan pelaku usaha, pebisnis, dan seluruh pemain ekonomi. Pemerintah bertugas membuka jalan dan menciptakan iklim yang memayungi jalannya kolaborasi regional ini sesuai frame yang telah disepakati,” tegasnya.
Untuk memperkuat implementasi, Yusron menawarkan enam langkah strategis. Pertama, masing-masing OPD segera menyusun action plan yang melibatkan multipihak. Kedua, melakukan sosialisasi terhadap item kerja sama berikut langkah konkret mewujudkannya.
Ketiga, mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat dan membentuk regulasi bersama yang bersifat insentif guna mendorong iklim kerja sama yang sehat. Keempat, membidik kalangan pebisnis melalui forum dan temu bisnis agar terlibat langsung dalam realisasi program.
“Kelima, perlu dibentuk tim kesekretariatan KR-BNN di masing-masing wilayah dengan skema ex officio Kepala Biro Pemerintahan. Keenam, melakukan evaluasi dan monitoring berkala atas seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani,” paparnya.
Ia optimistis bila enam langkah tersebut dijalankan secara konsisten, kerja sama Bali–NTB–NTT tidak hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tetapi juga mempercepat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi.
“Semangatnya adalah maju bersama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, semua sejajar untuk membangun kawasan BNN sebagai episentrum pertumbuhan baru di Indonesia Timur,” tutup Yusron Hadi. (ham)
