Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Nusa Tenggara Barat menolak rencana penambahan armada kapal penyeberangan di lintasan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Organda menilai, akar persoalan kemacetan dan antrean panjang bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan minimnya dermaga sandar.
Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan secara resmi mengusulkan pengadaan satu unit armada kapal baru kepada ASDP Pusat. Guna memperkuat keandalan layanan penyeberangan di lintas Kayangan – Poto Tano serta memastikan standar keselamatan penumpang tetap terjaga di level tertinggi.
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa jumlah kapal yang saat ini beroperasi sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan penyeberangan. Ia menyebut, total kapal yang beroperasi di lintasan Kayangan–Poto Tano mencapai 28 unit, jumlah yang dinilai ideal.
“Penanganan yang dibutuhkan bukan penambahan kapal, tapi peremajaan kapal yang sudah tidak layak operasi. Kapal yang sering macet dan mati mesin di tengah laut harus segera diganti, bukan ditambah,” kata Junaidi, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi hampir setahun terakhir bukan disebabkan kekurangan armada, melainkan karena keterbatasan dermaga. Saat ini, baik di Pelabuhan Kayangan maupun Poto Tano, hanya tersedia dua dermaga aktif, sehingga kapal harus mengantre lama untuk bisa sandar.
“Masalah utama itu kekurangan dermaga. Sudah saatnya dermaga ditambah dari dua menjadi empat, baik di Kayangan maupun Poto Tano,” ujarnya.
Organda NTB mendorong agar penambahan dermaga tidak hanya dibebankan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Junaidi menilai, pemerintah provinsi memiliki kewenangan strategis karena Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano merupakan kewenangan Provinsi NTB.
“Kalau pemerintah daerah membangun dermaga, maka pelayanan akan jauh lebih lancar dan kapal tidak lagi antre di tengah laut. Selain itu, pendapatan dari dermaga bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi,” tegasnya.
Ia menyebut, selama ini pendapatan dari dermaga ASDP langsung masuk ke pusat, sementara daerah hanya menanggung dampak kemacetan dan kerugian ekonomi masyarakat. Padahal, kata dia, pelabuhan tersebut menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat NTB.
Junaidi juga menyoroti dampak langsung antrean terhadap masyarakat dan pelaku usaha angkutan. Waktu penyeberangan normal yang seharusnya hanya sekitar satu jam, kini bisa membengkak menjadi dua jam, bahkan hingga lima jam jika terjadi gangguan teknis atau cuaca.
“Ini jelas merugikan masyarakat dan anggota kami. Tambah kapal justru menguntungkan ASDP, tapi beban antrean tetap ditanggung penumpang dan sopir,” ujarnya.
Menjelang libur Lebaran, Organda NTB meminta ASDP fokus mencari solusi konkret untuk mengurai antrean tahunan yang kerap mencapai kilometer. Salah satu solusi jangka pendek yang diusulkan adalah pembangunan dermaga sementara.
“Yang harus dipikirkan ASDP sekarang adalah bagaimana mengatasi antrean saat Lebaran. Jangan tambah kapal, karena kalau dermaganya tetap, kapal nambah justru antreannya makin panjang,” kata Junaidi.
Organda NTB secara tegas menyatakan menolak penambahan kapal berdasarkan hasil investigasi internal dan aspirasi masyarakat serta anggotanya. Mereka meminta pemerintah dan ASDP fokus menyelesaikan persoalan mendasar agar pelayanan penyeberangan Kayangan–Poto Tano berjalan normal, aman, dan berkeadilan bagi masyarakat.(bul)
