Mataram (Ekbis NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Provinsi NTB meminta kepada investor yang akan berinvestasi di daerah ini, baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan koordinasi, dan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.
Sebagaimana diharapkan, investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi.
Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi bersama Wakil Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Hasmudin di Sekretariat Gapensi NTB, Kamis (25/4/2024) mengingatkan, agar investor tidak seperti jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
“Tiba-tiba berinvestasi, tiba-tiba mengerjakan proyek, dan tiba-tiba sudah selesai. Jangan seperti jailangkung,” ujarnya.
Hal ini dimaksudkan, agar keberadaan-keberadaan investor ini dapat mengakomodir pengusaha lokal dalam pelaksanaan kegiatan investasinya. Misalnya untuk pelaksanaan proyek fisik, baik proyek swasta maupun pemerintah, seyogyanya SDM lokal juga harus dilibatkan berperan.
Selama ini tidak jarang investasi besar yang masuk, minim kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lokal. Sebut saja salah satu proyek besar, pembangunan KEK Mandalika. Pelaksanaan investasinya hampir sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal.
“Tidak ada kontraktor kita yang masuk di sana (KEK Mandalika),” jelas Agus Mulyadi.
Selain proyek Mandalika, proyek-proyek besar strategis seperti pembangunan bendungan di Provinsi NTB juga dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor luar, terutamanya kontraktor BUMN. Padahal, menurut H. Agus, untuk proyek-proyek yang nilainya Rp100 miliar kebawah, harusnya dilaksanakan oleh kontarktor dalam daerah.
“Kalau yang besar-besar, silahkanlah dikerjakan oleh kontraktor besar. itupun, semestinya kontraktor lokal bisa dilibatkan. Dengan skema kerjasama. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Perusahaan disini besar-besar, alat – alat sudah punya, dan financialnya juga ada,” tambahnya.
Jangan sampai, investasi yang masuk dengan anggaran yang datang dari luar, anggaran pelaksanaannya juga kembali ke pusat. Nliai proyek, maupun gaji-gaji untuk pelaksana proyek larinya kepada pengusaha yang dilibatkan dari luar NTB.
“Jangan dananya datang dari barat (dana pusat/dari Jawa), kembalinya lagi ke barat. Karena itu, investor-investor ini harus berkoordinasi dengan pengusaha lokal dong. Mana sisi-sisi yang bisa dikerjasamakan. Selama pengusaha lokal kompetitif, bisa digandeng. Sehingga manfaat ekonominya itu bisa dirasakan di daerah,” tambahnya.
Karena itu, menurut H. Agus, perlu juga pemerintah daerah membuat regulasi yang mengharuskan dilakukan kerjasama antar investor dengan pengusaha lokal supaya dilibatkan. Setidaknya, ada payung hukum dalam bentuk Pergub, dan dikawal serta dilaksanakan. Barulah, daerah bisa mendapatkan manfaat ekonomi besar dari investasi yang dilaksanakan di daerah ini.
H. Hasmudin menambahkan, harapan baru pengusaha terhadap penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dengan Girban. Sebagai calon pemimpin bangsa yang berlatar belakang pengusaha, diharapkan keberpihakannya kepada pengusaha akan lebih detail.
Perlu menurut mantan Ketua INKINDO Provinsi NTB ini, agar pemerintah pusat membuat regulasi agar setiap investasi yang masuk ke suatu daerah, harus melibatkan pengusaha lokal dalam pelaksanaannya.
“Supaya jangan pengusaha lokal menjadi penonton pembangunan di daerahnya. Dengan membuat kebijakan kerjasama pengusaha besar dengan pengusaha lokal, maka pengusaha lokal juga bisa naik kelas (kapasitasnya meningkat),” ujarnya.
“Selama ini, keberadaan investor tidak berdampak langsung kepada pengusaha lokal dan peningkatan ekonomi daerah. ini juga yang harus diatur oleh daerah. Intinya, investasi yang masuk ini harusnya berkoordinasi dulu dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha di daerah. Libatkan pengusaha daerah. Jangan pas ada masalah, baru asosiasi pengusaha ditanyakan,” demikian H. Hasmudin.(bul)
