Lombok (ekbisntb.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB menerima Penghargaan OPD Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, pada acara yang digelar di Lombok Raya Hotel, Kamis, 18 Desember 2025.

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP NTB, yang mewakili Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si. Penghargaan ini dinilai sebagai bentuk komitmen Satpol PP NTB dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang transparan kepada masyarakat.

- Iklan -

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia mendorong seluruh jajaran pemerintahan di NTB untuk mengubah paradigma keterbukaan informasi dari yang bersifat pasif menjadi aktif.

“Tidak usah menunggu diminta. Apa pun yang tidak dirahasiakan, harus kita buat available, harus kita buat tersedia untuk siapa pun,” tegasnya.

Menurut Iqbal, keterbukaan data akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi desa, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, hingga investor. Data yang terbuka dan terintegrasi akan mendukung penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia bahkan menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen data pemerintah daerah seharusnya dapat dibuka untuk publik melalui satu sistem yang terintegrasi.

“Ke depan, paradigma stressor pasif ini akan kita buang menjadi stressor aktif,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi mencerminkan praktik manajemen yang tertata rapi dan profesional.

“Dari kualitas layanan yang diberikan, terlihat jelas bagaimana manajemen yang baik dan profesional dijalankan,” ujarnya.

Penghargaan OPD Informatif ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov NTB untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan dipercaya masyarakat.(bul)