Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) H. Fahri Hamzah, memastikan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan dan di tahap pertama ada sekitar 450 ribu rumah di seluruh Indonesia.

“Untuk tahap awal ada sekitar 450 ribu unit rumah yang akan kita lakukan renovasi di seluruh Indonesia dengan opsi rumah yang akan kita tangani masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Fahri, kepada wartawan saat kunjungan di Sumbawa, Senin 1 Desember 2025.

- Iklan -

Ia melanjutkan, DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penggunaan DTSEN sebagai acuan tersebut dilakukan supaya lebih fokus pada target yang telah dtetapkan pemerintah dan tidak boleh menggunakan jalur lain.

“Jadi, kita harus pake DTSEN sebagaimana intruksi dari Bapak Presiden Probowo Subianto tidak boleh melalui jalur lain. Nanti kemiskinannya tidak selesai-selesai termasuk juga untuk renovasi rumah,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, data 450 ribu merupakan data secara nasional (seluruh Indonesia) sementara khusus untuk Kabupaten Sumbawa, pasti akan mengacu DTSEN. Tentu DTSEN ini juga akan tetap dilakukan pengecekan lebih lanjut di tahap verifikasi dan validasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“450 ribu unit rumah itu di seluruh Indonesia kalau di Sumbawa akan disesuaikan dengan DTSEN sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

Disinggung terkait jumlah Backlog di Sumbawa sebanyak 48.000 unit rumah, Fahri mengaku data Backlog tersebut merupakan data yang berasal dari Pemerintah. Data itu nantinya akan di skrining untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam desil satu, dua, tiga dan empat kemiskinan ekstrem.

“Ketika data mereka masuk dalam empat desil tersebut pasti akan kita tangani dan selesaikan dulu sebagai komitmen dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot memastikan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk mengintervensi program itu tetap akan dipenuhi. Hal itu dilakukan dengan harapan penanganan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat bisa dilakukan.

“Apa yang menjadi kebutuhan tetap akan kita penuhi dengan harapan bisa diintervensi oleh pusat. Karena tidak mungkin daerah bisa menangani sendiri di tengah anggaran yang terbatas,” tukasnya. (ils)