Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yanuar Alfan, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menggerakkan perekonomian merupakan kebijakan positif yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi nasional.

Namun, ia juga berharap agar penyaluran dana tersebut tidak hanya berhenti di bank-bank besar, melainkan bisa menjangkau lapisan ekonomi bawah melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah di daerah.

- Iklan -

“Harapan kami, kalau memang target penyaluran dana Rp200 triliun itu tidak seluruhnya bisa dikelola oleh bank Himbara, maka bisa disalurkan juga melalui kerja sama dengan kami, BPR BPR Syariah. Bisa saja melalui skema program tertentu,” ujar Yanuar di Mataram, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan strategis Menteri Keuangan yang baru, Purbaya ini harus diarahkan agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh sektor riil, terutama UMKM dan pelaku usaha kecil-menengah di daerah sesuai yang diharapkan.

Jika bank-bank besar langsung menyalurkan dana tersebut ke sektor UMKM tanpa melibatkan BPR BPRS, maka akan muncul tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro seperti BPR BPRS.

“Memang ada rasa khawatir di satu sisi. Kalau dana itu langsung dikucurkan ke sektor riil menengah ke bawah, tentu menjadi tantangan bagi kami di BPR BPRS. Tapi di sisi lain, kami melihat ini juga bisa jadi peluang untuk memperkuat peran BPR BPRS dalam ekosistem pembiayaan daerah,” jelasnya.

Yanuar menambahkan, kondisi perbankan selama enam bulan terakhir mengalami kesulitan likuiditas, termasuk di sektor kredit properti. Hal ini berdampak pada melambatnya realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di berbagai daerah, termasuk NTB.

“Kalau dana segar ini masuk ke BTN misalnya, sekitar Rp25 triliun, pasti dampaknya langsung terasa di sektor properti,” ujarnya.

“Kalau BTN dapat tambahan dana, itu pasti larinya ke properti. Kalau BRI, sudah pasti pasarnya ke UMKM. Jadi, dampaknya ke daerah akan terasa juga,” kata Yanuar.

Meski begitu, ia mengingatkan agar penyaluran dana tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, tidak semua wilayah memiliki karakter pasar dan pertumbuhan ekonomi yang sama seperti di Pulau Jawa.

“Kalau di NTB, saya yakin pimpinan bank-bank Himbara sudah paham mana sektor yang menguntungkan dan mana yang tidak. Jadi penyalurannya harus disesuaikan agar tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan adanya kucuran dana Rp200 triliun ini, menurutnya, masalah kesulitan likuiditas perbankan lebih longgar dan perang tarif agak mereda. Yanuar menegaskan, Perbarindo NTB tidak merasa khawatir berlebihan dengan adanya kebijakan tersebut. Sebaliknya, ia melihat peluang sinergi antara bank Himbara dan BPR BPRS bisa memperlancar ekosistem keuangan daerah.(bul)