Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengingatkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperhatikan ketentuan Sisa Kemampuan Menangani Proyek (SKP) dalam pemberian proyek, terutama proyek penunjukan langsung (PL), agar tidak ada monopoli oleh satu perusahaan.

Ia menekankan bahwa aturan yang ada harus ditegakkan demi menciptakan persaingan yang sehat dan adil di industri konstruksi, serta memastikan distribusi proyek yang merata.

- Iklan -

H.Agus Mulyadi di Mataram, Senin, 22 September 2025 mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya kasus di mana satu perusahaan mendapatkan lebih dari batas SKP yang diperbolehkan, yang bisa berdampak pada ketidakadilan dalam pembagian proyek.

Menurutnya, hal ini sudah sering terjadi, baik pada proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pada proyek-proyek yang dianggarkan melalui pokok pikiran (Pokir).

“Aturan SKP itu jelas, misalnya untuk proyek kecil seharusnya perusahaan hanya boleh mengerjakan lima paket. Tapi faktanya sering kali ada satu perusahaan yang diberi hingga enam paket atau lebih, padahal itu melanggar ketentuan,” ujarnya.

Proyek Penunjukan Langsung Harus Dikelola Secara Adil

Agus Mulyadi juga menyoroti masalah dalam mekanisme penunjukan langsung (PL) yang, menurutnya, seringkali tidak sesuai dengan aturan yang ada. Banyaknya proyek PL yang diberikan kepada satu perusahaan bisa menyebabkan ketimpangan, mengurangi peluang bagi perusahaan lain untuk mendapatkan proyek.

“Kami tidak menolak untuk mendapatkan proyek, tapi tolong aturan SKP ini ditegakkan. Jangan sampai ada perusahaan yang mendominasi satu proyek atau lebih melebihi batas SKP yang diizinkan. Ini bisa merugikan banyak pihak dan bisa menjadi temuan di kemudian hari,” tambah Agus.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi untuk proyek terutama yang terkait dengan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air, yang diberikan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas perusahaan dalam menangani proyek.

Agus juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembagian proyek dilaksanakan dengan transparan dan adil. Dalam hal ini, ia berharap agar Gapensi dan asosiasi lainnya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi proyek yang lebih merata dan sesuai dengan ketentuan SKP.

“Asosiasi bisa dilibatkan oleh pemerintah di daerah untuk memastikan bahwa pembagian proyek dilakukan dengan adil. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan hanya karena ada perusahaan yang mendapatkan proyek melebihi kapasitasnya. Harapan kami, dengan komunikasi yang baik, ini bisa berjalan lebih lancar,” ungkap Agus.

Tantangan dalam Pengawasan dan Deteksi Proyek

Agus juga menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap SKP perusahaan, yang sering kali tidak terdeteksi saat ada perusahaan yang mengambil lebih banyak proyek daripada yang diperbolehkan.

“Kadang-kadang proyek-proyek ini tidak terdeteksi, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Misalnya di Bima atau wilayah lainnya, ada proyek yang seharusnya terbuka untuk banyak perusahaan, tapi hanya diberikan kepada satu perusahaan yang sudah melebihi batas SKP-nya,” kata Agus.

Pentingnya peran asosiasi dalam melakukan pengawasan bersama pemerintah juga menjadi sorotan Agus. Ia berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara Gapensi dan pemerintah agar proses pengawasan dan pembagian proyek dapat lebih terkoordinasi dan transparan.

Pentingnya Penerapan Aturan yang Konsisten

Agus Mulyadi kembali menegaskan pentingnya penerapan aturan yang konsisten mengenai SKP dan penunjukan langsung. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan yang lebih mendalam mengenai kesiapan dan kapasitas masing-masing perusahaan dalam menangani proyek.

“Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan ini, agar aturan yang ada benar-benar dijalankan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan tidak ada monopoli dan agar proyek bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Agus.(bul)