Lombok (ekbisntb.com) – Program makan gizi gratis (MBG) perlu dievaluasi. Pasalnya, siswa mulai mengeluhkan menu makanan yang disajikan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Mataram akan dikumpulkan guna menindaklanjuti keluhan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, pemerintah pusat meminta pengawasan dan evaluasi program makan gizi gratis diserahkan ke pemerintah daerah. Pihaknya sudah meminta tim dari Dinas Kesehatan untuk mengecek ke lapangan, tetapi masih kecolongan karena menu makanan di bagikan ke sekolah dikeluhkan.

- Iklan -

“Saya sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mengumpulkan satuan pelayanan pemenuhan gizi se Kota Mataram,” terang Sekda ditemui pada, Senin 25 Agustus 2025.

Pihaknya ingin mendengarkan masalah yang dihadapi SPPG di lapangan sekaligus mendapatkan informasi detail, supaya tidak ada permasalahan yang disembunyikan.

Pelaksanaan program MBG kata Alwan, tidak menutup kemungkinan standar operasional prosedur dan managemennya yang keliru, sehingga perlu mendapatkan penjelasan utuh dari SPPG. “Kalau kita yang mengawasi setiap hari juga tidak bisa karena kekurangan tenaga,” pungkasnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram membenarkan, sempat ada keluhan menu makanan yang basi atau tidak enak di salah satu sekolah di Cakranegara. Kejadian itu juga dikeluhkan di beberapa sekolah di Kota Mataram.

Oleh karena itu, ia perlu penjelasan dari SPPG proses penyajian, pengemasan, pengolahan bahan dan lain sebagainya. Dari informasi SPPG bisa disimpulkan dan dicarikan solusi. “Kita perlu tahu penyajiannya seperti apa. Apakah dari peralatannya, bahan, atau lokasi memasaknya tidak steril,” jelasnya.

SPPG juga tidak perlu salah kaprah bahwa pemanggilan itu tidak ada kaitannya dengan apapun. Hal itu sebagai bentuk kepedulian Pemkot Mataram, karena dampaknya dirasakan langsung oleh anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. “Kalau menunya tidak bagus akan mengganggu banyak orang,” pungkasnya.

Saat ini lanjut Alwan, Pemkot Mataram juga sudah mengusulkan empat lokasi dijadikan tempat memasak. Pemerintah pusat akan memilih tiga lokasi sesuai kriteria atau persyaratan yang ditentukan. (cem)