PEMPROV NTB  mempercepat aktivasi koperasi desa (Kopdes) dengan meluncurkan 50 model koperasi percontohan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan meski 100 persen Kopdes Merah Putih di NTB telah berbadan hukum. Namun hanya segelintir yang sudah aktif.

- Iklan -

“Fokus kita sekarang adalah bagaimana mengaktifkan koperasi desa secepatnya. Secara legal, semuanya sudah terbentuk 100 persen. Tapi baru sebagian kecil yang aktif,” ujarnya, Rabu, 20 Agustus 2025.

Masing-masing kabupaten/kota di NTB nantinya harus memiliki lima model sebagai acuan agar seluruh koperasi segera berjalan. Dengan target penyelesaian pembentukan Kopdes model di bulan Oktober mendatang.

“Model ini menjadi acuan. Kita mulai dengan sektor distribusi. Kita sudah bisa mendistribusikan produk Bulog, layanan TT Pos, Pertamina LPG, dan pupuk dari Pupuk Indonesia. Distribusi ini wajib berjalan sebagai fondasi awal sambil kita identifikasi potensi lokal yang bisa dijual keluar melalui koperasi,” jelasnya.

Untuk mendukung keberhasilan program 50 Kopdes model tersebut, pemerintah provinsi bersama Industri desa dan keuangan akan menanggung penuh biaya pelatihan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen dan kesiapan operasional koperasi secara menyeluruh.

Sementara itu, soal pendanaan, mantan Dubes RI untuk Turki itu mengisyaratkan telah menyiapkan skema kreatif yang tidak membebani daerah maupun koperasi itu sendiri.

“Kita sudah bahas soal modal. Arahnya sudah ada, tapi belum bisa dibuka ke publik. Yang jelas, model pembiayaan ini inovatif, tidak membebani siapa pun, dan memungkinkan teman-teman koperasi untuk mulai belajar berbisnis serta membangun track record keuangan,” katanya.

Lebih lanjut, pendekatan ini diyakini penting agar koperasi memiliki rekam jejak arus kas (cashflow) yang nantinya dapat dijadikan dasar analisis oleh perbankan saat menyalurkan kredit.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri menjelaskan belum ada informasi resmi terkait bagaimana pendanaan koperasi. Pemprov kini masih menunggu karena kewenangan penuh program ini berada di pusat.

Dalam pengelolaan Kopdes, Masyuhi menegaskan tidak akan ada benturan antara program tersebut dengan BUMDes. Apalagi berkaitan dengan pendanaan. Sebab, pendanaan BUMDes berasal dari APBDes. Sementara dana koperasi merah putih berasal dari simpanan wajib tiap anggota. (era)