Bima (ekbisntb.com) – Lebih dari 70 ribu warga Kabupaten Bima menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat, di tengah masih tingginya angka kemiskinan ekstrem. Meski jumlah penerima cukup besar, Pemkab Bima mengakui masih banyak masyarakat miskin yang belum tercakup program ini.

Angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB per Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat 11,78 persen atau sekitar 654.570 jiwa. Dari jumlah tersebut, kemiskinan ekstrem bertahan di angka 2,04 persen atau lebih dari 113 ribu jiwa.

- Iklan -

Kabupaten Bima menempati posisi mengkhawatirkan. Daerah ini mengalami lonjakan angka kemiskinan ekstrem hingga 13,88 persen pada Maret 2024, jauh di atas rata-rata provinsi. Bersama Lombok Timur dan Lombok Utara, Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di NTB.

Untuk menekan angka tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyalurkan berbagai program bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Tajuddin, menyebut lebih dari 70 ribu warga Kabupaten Bima saat ini menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

“Lebih dari 70 ribu warga Kabupaten Bima saat ini mendapatkan bantuan sosial berupa PKH dan sembako. Itu rutin diberikan oleh pemerintah pusat dan dicairkan per triwulan, langsung ke rekening masyarakat. Bantuan ini untuk masyarakat miskin,” jelasnya saat dihubungi Ekbis NTB, pada Selasa 19 Agustus 2025.

Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan dalam bentuk sembako melalui kartu elektronik. Kedua program tersebut menyasar kelompok rentan di Kabupaten Bima.

Menurut Tajuddin, dari puluhan ribu penerima tersebut, sudah termasuk kategori lansia dan keluarga tidak mampu dengan anak-anak usia sekolah.

“Dalam 70 ribu tersebut sudah termasuk kategori lansia. Di samping itu juga keluarga yang kurang mampu, yang anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah, SD, SMP, dan SMA,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penerima PKH dan BPNT belum mencakup seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Bima. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) Bima berupaya menutupi kekurangan melalui bantuan tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Yang dapat PKH dan sembako tentu belum ter-cover secara keseluruhan. Sepanjang memenuhi syarat masuk desil 1 sampai 5, mereka juga mendapatkan bantuan dari APBD. Bantuan itu ditujukan kepada lansia dan disabilitas, dalam bentuk alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, dan kebutuhan lain,” ungkapnya.

Namun, jumlah bantuan dari APBD sifatnya terbatas. Tajuddin menekankan bahwa keterbatasan itu menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Itu jumlahnya terbatas karena disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia atau kemampuan anggaran Pemkab Bima. Karena bantuan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bima,” ujarnya.

Pemkab Bima berharap, melalui kombinasi bantuan dari pusat dan daerah, beban masyarakat miskin dapat berkurang. Selain itu, program-program sosial ini juga diharapkan mampu memperkecil jurang kesenjangan, sekaligus mendorong masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. (hir)