Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan agar penyaluran dana bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja berpenghasilan rendah difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyalurannya atau realisasi program itu harus bisa 100 persen.
‘’Mungkin tantangannya saat penyerahan bantuan di kawasan terpencil. Saya minta tolong Gubernur dan para direktur utama untuk bisa membantu agar warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya,’’ pesan Gibran saat meninjau penyaluran bantuan subsidi upah di Kantor Pos Mataram, Jumat 1 Agustus 2025.

Bantuan subsidi upah merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.
Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun terhadap bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.
Bantuan subsidi upah disalurkan melalui himpunan perbankan milik negara atau Himbara. Sedangkan, penyaluran melalui Pos Indonesia diberikan untuk pekerja yang tidak memiliki rekening bank.
Gibran juga menegaskan agar BSU dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Jangan sampai bantuan ini digunakan untuk judi online (Judol). Wapres menekankan penerima BSU agar menggunakan bantuan secara bijak dan produktif, terutama untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.
“Tolong uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang digunakan untuk judi online (Judol). Tapi saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau ketahuan judol, mohon maaf, bantuannya dicabut. Pasti ketahuan,” tegasnya.
Secara khusus, Gibran juga mengingatkan para pria penerima bantuan agar tidak langsung membelanjakan uang ke warung untuk membeli rokok. Melainkan dana bantuan digunakan untuk kepentingan anak-anak, seperti membeli buku dan perlengkapan sekolah, terlebih di awal tahun ajaran baru ini.
“Lebih baik uangnya dipakai untuk anak-anaknya. Ini kan tahun ajaran baru, untuk beli buku, beli tas. Jadi untuk kegiatan yang produktif,” ujar Gibran.
Penyaluran BSU di NTB Mencapai 93,8 Persen
Penyaluran BSU di NTB telah mencapai 93,8 persen. Dari total 134.639 penerima, bantuan telah disalurkan kepada 126.298 orang. Di Kota Mataram sendiri, dari 46.713 penerima, sebanyak 44.064 orang atau 94,3 persen telah menerima bantuan.
Penyaluran sepenuhnya, Kantor Pos diberikan tambahan waktu lima hari untuk penyaluran seluruhnya. Untuk mengejar target, telah dilakukan berbagai upaya, mulai dari pengumuman melalui media sosial hingga menghubungi penerima satu per satu melalui nomor telepon yang terdaftar.
Plt Dirut PT Pos Indonesia, Endi Abdurrahman mengatakan petugas aktif melakukan jemput bola ke lokasi-lokasi terpencil dan pelosok, termasuk wilayah kerja nelayan dan perkebunan.
Dia mengakui, adanya sejumlah kendala yang dihadapi selama proses penyaluran. Di antaranya yaitu penerima yang bekerja di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), minimnya data identitas seperti NIK atau alamat lengkap, serta mobilitas penerima yang tinggi karena pekerjaan.
‘’Mereka sering berpindah-pindah, ada yang hanya tercantum nama desanya, tanpa alamat jelas. Tapi ini tetap jadi komitmen kami. Insyaallah, lima hari cukup untuk menyelesaikan,’’ tegasnya. (era)