Lombook (ekbisntb.com) -Proposal pembangunan riprap atau pemecah gelombang yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat lampu hijau dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana pembangunan itu ditujukan untuk melindungi sembilan kilometer garis pantai Kota Mataram dari ancaman abrasi yang terus menggerus bibir pantai.

Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp145 miliar, khusus untuk pembangunan struktur riprap di sepanjang garis pantai yang terdampak.

- Iklan -

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menyampaikan bahwa usulan tersebut sudah masuk dalam sistem perencanaan pusat. Meskipun realisasi pelaksanaan masih menunggu waktu, namun masuknya data ke dalam database Bappenas dinilai sebagai sinyal positif dari pusat.

“Satu bulan lalu kita sudah diundang ke Bappeda Provinsi (NTB) untuk memutakhirkan data-data usulan daerah ke pusat. Dan di dalam (rapat) online dengan Bappenas, sudah menjadi catatan. Artinya, (data kita) sudah masuk. Akan tetapi kapan dikerjakan masih menunggu waktu,” terangnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat, 18 Juli 2025.

Ia menjelaskan, posisi proposal Pemkot Mataram saat ini sudah tercatat dalam database nasional. Dengan demikian, menurutnya, Kementerian PUPR melalui Bappenas telah merespons secara tidak langsung kebutuhan penanganan abrasi di Kota Mataram.

“Di dalam rapat online dengan Bappenas itu proposal kita sudah menjadi catatan. Artinya, data kita sudah masuk (database),” terangnya.

Lale berharap pelaksanaan proyek bisa dimulai tahun ini agar tidak terkendala dengan perubahan harga satuan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

“Karena data sudah masuk database, mudah-mudahan (realisasi pembangunan riprap) bisa tahun ini atau tahun depan. (Tapi besar harapan di tahun ini) karena kalau di tahun depan, harga satuannya akan berbeda lagi. Masuk ke database (Bappenas) mereka sedikit pertanda baiklah,” ujarnya.

Dari hasil identifikasi lapangan, Dinas PUPR mencatat ada empat titik pantai di wilayah Kota Mataram yang masuk kategori urgen untuk segera ditangani. Empat titik tersebut yakni Pantai Bintaro, Pantai di Pondok Prasi, Pantai Mapak, dan Pantai Tanjung Karang.

“Empat titik ini urgent semua, ada yang panjangnya 100 meter, bahkan 200 meter, bervariasi. (Jika anggaran Rp 145 miliar diterima) jumlah (pembagiannya) bermacam-macam, bukan Rp 145 miliar dibagi 4, bukan,” jelasnya

Mengenai pelaksanaan fisik pekerjaan, Lale menegaskan bahwa proyek akan menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), bukan ditangani langsung oleh Pemkot Mataram. Namun, dari sisi perencanaan dan pengusulan, Pemkot telah mengajukan seluruh titik krusial.

“Kita belum tahu, yang penting kita sudah usulkan empat titik. Kalaupun dari segi anggaran mungkin hanya dua titik saja yang bisa, ya nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah mengusulkan lebih dari anggaran yang akan turun. Sementara itu, untuk pengerjaan, akan melalui BWS, bukan dari kita,” tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari Kementerian PUPR terkait besaran anggaran yang disetujui maupun titik lokasi prioritas yang akan digarap terlebih dahulu. Pemkot Mataram masih menunggu tahapan selanjutnya dalam proses verifikasi dan pelaksanaan. (hir)