Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perkim melaporkan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp148 juta atas permintaan pemerintah pusat. Efisiensi ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk tahun 2025.

Laporan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Nazarudin Fikri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Salah satu catatan penting adalah efisiensi anggaran dengan angka dasar Rp76,3 juta yang tercatat dalam laporan awal, serta efisiensi tambahan senilai Rp148 juta yang telah tuntas secara administrasi dan telah masuk ke sistem penganggaran sejak Mei lalu.

- Iklan -

Salah satu fokus utama Perkim tahun ini adalah program penanganan RTLH dengan target sebanyak 59 unit rumah. Anggaran program ini bersumber dari berbagai dana, termasuk dana pokok pikiran (pokir) sebesar Rp1,5 miliar dan APBD senilai Rp1,4 miliar.

Namun, akibat kejadian tidak terduga di lapangan, terdapat tiga rumah tambahan yang masuk dalam prioritas percepatan perbaikan dengan kebutuhan dana sebesar Rp183 juta. “Tiga unit ini sudah kami survei, dan memang sangat-sangat membutuhkan bantuan,” ungkap Fikri.

Selain RTLH, Pemkot juga melanjutkan program revitalisasi kawasan kumuh. Total luas area yang ditargetkan untuk pemugaran mencapai 6 hektar, dengan harapan dapat mengurangi total kawasan kumuh di Kota Matram secara signifikan.

Program ini menyerap anggaran sebesar Rp14,2 miliar, serta penambahan untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) senilai Rp45,3 miliar yang sebagian besar juga berasal dari dana pokir.

Per Juni 2025, Perkim mencatat realisasi anggaran telah mencapai 39,1 persen, sementara capaian realisasi fisik lebih tinggi, yakni 52,55 persen. Meski terdapat kendala administratif dalam proses pembayaran, Perkim optimistis bahwa sisa pekerjaan akan segera tuntas. “Sisa uang tinggal menunggu proses administrasi. Ini umum terjadi dalam penyerapan anggaran pertengahan tahun,” jelas Fikri.

Dalam kesempatan tersebut, Perkim juga mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang antara lain digunakan untuk pengadaan mobil aerial (sky lift). Anggaran sebesar Rp400 juta dialokasikan dari sisa dana pembelian mobil sebelumnya.

Awalnya, pengadaan mobil dirancang dengan spesifikasi Hino. Namun karena tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur gang-gang sempit di Kota Mataram, spesifikasi kendaraan diubah menjadi model Traga yang setara dengan dimensi mobil L300. “Dengan perubahan ini, mobil bisa masuk ke gang-gang kecil, sehingga lebih efektif untuk layanan publik,” paparnya.

Mobil ini akan digunakan untuk mendukung pemeliharaan fasilitas publik yang sulit dijangkau, seperti penerangan jalan dan utilitas kota lainnya. Rencananya akan tersedia dua unit kendaraan yang dibiayai lewat ABT tersebut. (fit)