Lombok (ekbisntb.com) – Pengentasan miskin ekstrem di Lombok Barat (Lobar) salah satunya dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD). Tahun ini BLT untuk warga miskin ekstrem yang dialokasikan mencapai Rp12,6 miliar lebih. Anggaran ini menyasar sekitar Rp3.527 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Upaya pengentasan miskin ekstrem dari DD inipun mendapatkan dukungan dari pemdes.

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas PMD Lobar, Ahmad Maryuki menyebutkan tahun 2025 ini jumlah KPM yang disasar BLT DD mencapai 3.527 KPM dengan anggaran Rp.12.697.200.000. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2024, jumlah KPM 4.269 dan BLT yang disalurkan Rp.15.368.400.000. “Sebanyak 3.527 KPM yang disasar BLT DD,”sebutnya, kemarin.

Dikatakan, acuan data sasaran BLT DD ini ada yang mengacu P3KE, namun ada juga tidak mengacu itu. Sebab dari hasil komunikasi dengan pihak desa, setelah divalidasi oleh pihak desa melibatkan kepala dusun (kadus) dan RT ternyata data P3KE itu menurut versi desa banyak tidak layak diberikan BLT.
Kepala Desa Kediri Selatan Edi Erwinsyah menyampaikan pihaknya menyalurkan BLT DD di desanya sebanyak 33 orang, masing-masing diberikan Rp300 ribu per KPM. Tahun lalu jumlah penerima mencapai 50 orang. “Penerima bantuan BLT ini beda-beda orangnya per tahunnya, datanya kami mengacu dari data miskin ekstrem di Pemda,” terang Edi, kemarin.
Sasaran BLT DD ini diberikan ke orang berbeda tiap tahun, sebab kalau diberikan ke orang yang sama sementara masih ada warga statusnya sama dari tingkat kemiskinan dan ekonomi juga membutuhkan.
Dikatakan, program BLT ini telah dimulai sejak tiga tahun terakhir, sehingga yang disasar mencapai ribuan jiwa. Selama program ini digelontorkan belum ada dampak signifikan, artinya mampu mengangkat mereka dari status miskin ekstrem. Sebab BLT ini terbatas untuk kebutuhan sehari-hari warga. “Kita berikan Rp300 ribu, itu hanya mencakupi biaya hidupnya,” imbuhnya.
Namun, menurutnya, BLT ini paling tidak meringankan membantu warga. Seharusnya BLT ini memiliki daya ungkit besar. Kalau penanganan terintergrasi, desa mencakup dari sisi BLT DD, kemudian OPD menangani dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rumah serta yang lainnya. “Harus semua aspek ini ditangani,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kades Ombe Baru, Muslihudin menerangkan di desanya ada 35 orang penerima BLT tahun ini, sedangkan tahun 2024 sebanyak 40 orang. Data penerima BLT DD ini, mengacu pada hasil musyawarah desa bersama kepala dusun dan BPD. Di mana penerima diberikan kepada warga lansia, data ini juga tetap divalidasi dengan data P3KE di Pemkab Lobar.
Sebab jika hanya ansih mengacu data P3KE masuk Desil 1 itu rata-rata warga yang masih tergolong muda dan tidak memenuhi kriteria tersebut. “Sebelum kita anggarkan kami cek langsung orang-orangnya,” jelasnya. (her)