Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mencatat realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp95,8 miliar atau 99,18 persen dari total anggaran sebesar Rp96,6 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dari anggaran awal sebesar Rp63,8 miliar.
Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, M. Nazarudin Fikri menyampaikan bahwa peningkatan anggaran sebesar Rp32,8 miliar ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas, termasuk pengentasan kawasan kumuh, penataan lingkungan, dan pembangunan fasilitas umum. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan, menurutnya, telah melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Pengawasan Keuangan (IPK).
Salah satu capaian penting yang diungkapkan Fikri adalah pengurangan kawasan kumuh secara signifikan. Jika pada tahun 2020 luas kawasan kumuh mencapai 112,6 hektare, maka pada 2024 angka tersebut menurun menjadi 65,36 hektare. Artinya terjadi pengurangan sebesar 7,80 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan hasil dari berbagai intervensi program yang dilakukan, termasuk dari program Kotaku dan Pokir, yang menyasar langsung kawasan permukiman,” katanya.
Selain itu, Perkim juga menangani beberapa kasus darurat, seperti banjir dan persoalan drainase yang sebelumnya kerap dikeluhkan masyarakat. “Sekarang banyak kawasan sudah bebas banjir, seperti yang terjadi di BTN Taman Baru dan perumahan lainnya,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Mataram, Rabu 9 Juli 2025.
Di sisi lain, pelaksanaan program yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan juga menunjukkan hasil maksimal. Dari total Rp61,6 miliar yang dialokasikan dari Pokir, semuanya telah direalisasikan 100 persen.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain penataan jalan, lingkungan, drainase, perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan lampu jalan, hingga pengadaan lahan untuk pemakaman dan fasilitas umum lainnya. Bahkan, penataan makam eksisting baik Muslim maupun Hindu telah menyerap anggaran sebesar Rp1,8 miliar.
“Termasuk juga pembangunan balai serbaguna, aula, pelataran, dan fasilitas publik lainnya yang dibiayai dari PSU dengan anggaran Rp2,4 miliar, serta taman sebesar Rp1,2 miliar,” ujarnya.
Ia menyimpulkan bahwa capaian ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga Kota Mataram, khususnya di sektor permukiman. (fit)
