Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperjuangkan agar masyarakat NTB tetap memiliki keterwakilan dalam struktur komisaris Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepentingan daerah tidak terabaikan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, terutama di kawasan Mandalika yang menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., menyampaikan bahwa Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kini tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemerintah pusat. Upaya tersebut bertujuan menjaga agar posisi perwakilan dari NTB tetap ada dalam struktur komisaris ITDC, khususnya pada jajaran komisaris.

- Iklan -

“Kita berharap keterwakilan masyarakat NTB dalam struktur ITDC tetap ada dan jangan dipandang sebelah mata,” tegas Yusron kepada ekbisntb.com, Sabtu, 5 Juli 2025.

Menurut Yusron, keberadaan wakil dari NTB sangat penting untuk memastikan setiap dinamika dan aktivitas—baik skala lokal, nasional, maupun internasional—yang terjadi di kawasan ITDC bisa berjalan dengan sinergi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat.

“ITDC bukan hanya soal investasi dan pembangunan fisik. Di dalamnya ada dimensi sosial, budaya, dan kepentingan daerah yang tidak boleh diabaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Yusron menjelaskan bahwa kawasan Mandalika sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan figur lokal dalam struktur komisaris ITDC akan memperkuat jembatan komunikasi dan kepentingan antar pemangku kepentingan.

“Adanya keterwakilan NTB di jajaran komisaris ITDC diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat NTB secara keseluruhan,” ujarnya.

Pemprov NTB sendiri telah menyampaikan berbagai pertimbangan strategis terkait pentingnya representasi daerah dalam struktur kepemimpinan ITDC. Selain memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek nasional, hal ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program di lapangan.

Yusron menegaskan komitmen Gubernur NTB untuk menjaga kepentingan daerah tetap diperhatikan dalam setiap aspek pembangunan nasional yang berlangsung di wilayah NTB, khususnya Mandalika. “Kami optimis, dengan komunikasi yang baik, harapan ini bisa terwujud,” ujanya. (ham)