Lombok (ekbisntb.com) -Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM mulai mempersiapkan program pelatihan bagi para calon pengurus Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se NTB. Program pelatihan atau diklat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan koperasi yang telah dibentuk dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan bahwa pihaknya telah menggandeng sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram untuk program pelatihan dan Diklat pengurus koperasi merah putih.

- Iklan -

“Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, di antaranya Unram dan UIN. Unram bahkan sudah menyusun draft kurikulum pelatihan untuk calon pengurus koperasi,” ujar Masyhuri pada, Kamis (3/7).

Adapun materi yang akan diberikan dalam diklat tersebut mencakup manajemen kelembagaan koperasi, pengelolaan keuangan, digitalisasi koperasi, pengembangan model bisnis, hingga penyusunan rencana aksi jangka panjang. Tak hanya menggandeng kampus lokal, pelatihan ke depan juga akan melibatkan perguruan tinggi luar daerah untuk memperluas perspektif dan kualitas pembinaan.

“Selain dari PTN lokal, nantinya juga akan ada kerja sama dengan perguruan tinggi luar, atau ahli luar. Target kami tidak hanya pada legalitas koperasi, tapi juga pada kapasitas dan profesionalisme para pengurusnya,” ujarnya.

Masyhuri menyebutkan, pelatihan akan dilakukan secara bertahap (batch). Untuk gelombang pertama, pelatihan ditargetkan menyasar 200 orang pengurus koperasi dari desa dan kelurahan yang telah terbentuk.

“Batch pertama akan menyentuh sekitar 200 pengurus koperasi. Pelaksanaan akan segera dilakukan, tinggal menunggu pendanaan, yang kemungkinan akan diambil dari anggaran perubahan,” tambahnya.

Sementara itu untuk proses legalisasinya, sudah  menunjukkan progres signifikan. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 1.146 dari total 1.196 desa dan kelurahan di NTB telah membentuk koperasi, atau sekitar 98,28 persen dari target keseluruhan. “Total 1.196 desa dan kelurahan, sudah 1.146 terbentuk. Tinggal 20 desa lagi,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa, Kabupaten Bima menjadi satu-satunya wilayah yang progresnya belum tuntas, lantaran sejumlah kendala teknis di lapangan yang belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

“Ada beberapa kendala di sana, mulai dari pengurus koperasi hasil musyawarah desa yang mengundurkan diri, masalah dokumen yang belum lengkap, hingga penggunaan notaris yang tidak sesuai ketentuan, sehingga harus dikembalikan,” paparnya.

Meski begitu, Masyhuri menyatakan optimisme bahwa seluruh proses akan rampung sebelum launching resmi program Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025 mendatang. “Kami tetap optimis, ini juga arahan langsung Pak Gubernur. Jadi kami akan kejar penyelesaiannya sebelum 12 Juli.” tegasnya. (ndi/*).