Lombok (ekbisntb.com) – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) mencapai Rp22,5 miliar di tahun 2024. Jumlah tersebut langsung masuk ke pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Adanya insiden yang menimpa pendaki asal Brasil, Juliana Marins membuat publik bertanya soal sarana prasarana keamanan dan keselamatan di Gunung Rinjani yang dinilai kurang memadai di tengah tingginya kontribusi taman nasional ini kepada negara.
“PNBP itu masuknya langsung ke Kementerian Keuangan. Kita hanya menghimpun saja, tidak mengelola secara langsung,” ujar Kepala Balai TNGR, Yarman, Kamis, 3 Juli 2025.
Menyikapi hal ini, Yarman mengaku akan meminta 30 persen dari PNBP Rinjani untuk pembangunan fasilitas, sarana prasarana di gunung tertinggi di NTB.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan bagian. Minimal 30 persen kita gunakan untuk pembangunan rinjani,” sambungnya.
Menanggapi wacana penarikan retribusi tambahan oleh Pemkab Lombok Timur, Yarman mengatakan bisa saja asalkan sesuai dengan regulasi. Namun, ditegaskan dalam satu kawasan konservasi, tidak boleh ada penarikan dua kali.
Kepala Balai TNGR menyebut, sejumlah peralatan penyelamatan seperti tali sepanjang 300 meter, aluminium foil, hingga drone telah disiapkan di shelter-shelter utama seperti di Danau Segara Anak dan Pelawangan. Ke depan, akan dilakukan penambahan peralatan mountaineering dan penguatan fungsi shelter.
“Kalau ada penambahan shelter, kita tambah lagi. Kita siapkan drone dan penambahan tali serta alat mountaineering,” katanya.
Terkait potensi pembangunan pos penyelamatan (rescue) di Pelawangan, ia menyebut hal itu sangat memungkinkan dan telah menjadi bagian dari rencana jangka panjang.
“Kalau kita bilang, memungkinkan saja. Artinya, Rinjani Rescue juga sudah ada, itu salah satu tim kami yang dibentuk bersama EMHC,” ungkapnya.
Sementara itu, berkaca dari tragedi yang menimpa Juliana, Yarman melarang pendaki pemula untuk summit Rinjani. Perlu persiapan untuk memastikan keamanan dan keselamatan selama mendaki.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini, TNGR mencatat terdapat 661 pemandu yang ada di Rinjani, namun hanya sekitar setengahnya yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Dinas Pariwisata Provinsi NTB disebut akan memperkuat proses sertifikasi ke depan.
“Kita siapkan dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB,” ucapnya.
Adapun soal pemandu yang membawa Juliana, ia mengatakan sampai saat ini masih menunggu hasil evaluasi. Apabila ditemukan adanya kelalaian, akan diberikan sanksi sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. (era)
