Lombok (ekbisntb.com) — Kerusakan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Gili Trawangan dikhawatirkan akan mempengaruhi kunjungan wisata ke kawasan pariwisata ini. Pasalnya, memasuki bulan ini, NTB sudah mulai memasuki musim high session atau musim ramai kunjungan wisatawan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena), Mawardi mengatakan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara Pemkab dan Pemprov untuk memastikan kejadian ini tidak sampai mengganggu wisatawan.
‘’Kalau kita kan sedang menunggu bulan-bulan ramai dari sekarang harus sinergi, kolaborasi antara Pemprov, Pemkab, dengan semua bidang pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik di tiga gili itu,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 23 Mei 2025.
Kendati pengelolaan IPAL menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara (KLU). Namun, karena daerah Tramena menjadi destinasi super prioritas, sehingga permasalahan ini mesti segera dituntaskan, tidak hanya oleh Pemkab KLU, tetapi juga seluruh pihak, termasuk Pemprov NTB.
Jika dibiarkan berkepanjangan, tentu kondisi ini bisa mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama jika tidak ditangani dengan standar pengelolaan limbah yang memadai.
Kendati belum bisa dikatakan menurunkan minat wisatawan berkunjung ke kawasan Trawangan, ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip Sapta Pesona, terutama dalam hal kebersihan dan kenyamanan.
“Tidak bisa digeneralisir wisatawan akan takut datang. Tapi jangan sampai kasus ini membuat mereka tidak nyaman. Kenyamanan wisatawan itu yang perlu ditingkatkan, jangan juga sampai mengganggu wisatawan,” tegasnya.
Untuk memastikan masalah lingkungan ini tidak terulang, Mawardi mendorong pemerintah daerah untuk membuat standar IPAL yang baku dan berlaku untuk semua pelaku usaha serta masyarakat di kawasan Gili.
“Harus diberikan standar kepada semua masyarakat maupun kepada para pengusaha untuk memperhatikan standar IPAL, karena kalau kita lihat tidak semuanya juga daerah itu seperti itu. Maksud saya kan di beberapa tempat safety kok IPALnya,” jelasnya.
Mawardi kembali menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemprov NTB, Pemkab KLU, dan pelaku industri pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama menjelang musim liburan pertengahan tahun. “Mulai dari sekarang kita harus sinergi. Jangan sampai wisatawan kecewa karena pelayanan yang buruk akibat persoalan lingkungan,” pungkasnya. (era)
