Lombok(ekbisntb.com) – Anggota anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam forum rapat finalisasi pembahasan LKPJ Walikota yang melibatkan tim ahli, Senin 3 Maret 2025 dia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah penghapusan bantuan modal dalam bentuk uang kepada masyarakat. Irawan menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan kebutuhan warga. Terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan finansial langsung untuk mengembangkan usaha mereka.
“Kami sering turun ke masyarakat, dan permintaan paling banyak adalah bantuan modal berupa uang. Bantuan dalam bentuk peralatan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Ketua Komisi II DPRD kota Mataram ini.
Selain itu, kebijakan kenaikan retribusi, seperti tarif parkir dan biaya los pasar, juga menjadi sorotan. Kenaikan tarif parkir hingga lebih dari 100 persen, dari Rp2.000 menjadi Rp5.000 untuk mobil, dinilai memberatkan warga di tengah daya beli yang melemah. Demikian pula dengan retribusi los pasar yang meningkat drastis meskipun kondisi infrastruktur pasar masih jauh dari layak.
“Di Pasar Cakra, misalnya, atapnya sudah hancur, kalau hujan air masuk ke dalam. Tapi retribusi tetap dinaikkan. Ini jelas kebijakan yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan,” sesalnya.
Irawan juga menyoroti dampak dari kebijakan yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dia mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat di angka 4,73 persen, lebih rendah dari target 5,35 persen.
Oleh karena itu, Irawan mengimbau Pemkot Mataram meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat. Salah satu usulan yang diajukan adalah perbaikan tata kelola bantuan modal agar tetap bisa diberikan tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan.
“Kita seharusnya mencari solusi, bukan sekedar menghentikan bantuan. Jika ada kekhawatiran soal fraud, perbaiki sistemnya, bukan menghapus bantuannya,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.
Irawan berharap tim ahli dan pemerintah daerah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. (fit)
