DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta agar sektor pertanian lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, sektor ini menyumbang distribusi produk regional bruto (PDRB) yang dominan dibandingkan 16 sektot lain pembentuk PDRB.
“Kami akan mendorong pemerintah supaya ke depan sektor pertanian ini lebih diperhatikan,” tegas Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, pekan kemarin.
Politisi PKB KLU ini menjelaskan, dari Rp 5,55 triliun nilai PDRB KLU tahun 2023, sektor pertanian menyumbang Rp 1,95 triliun. Distribusi sebesar 35,26 persen ini bukan angka yang sebatas bacaan saja, tetapi memiliki makna luas yang menggambarkan kondisi riil masyarakat khususnya petani, buruh, peternak, pekebun dan nelayan.
Menurut Agus, sektor ini menghidup sebagian besar sendi perekonomian tidak hanya Lombok Utara, tetapi juga provinsi hingga nasional. Sehingga diskresi kebijakan yang lebih pro kepada petani, peternak dan nelayan harus lebih optimal.
Agus tidak menginginkan, petani hanya dibiarkan berjuang sendiri menjaga ketahan pangan daerah, tetapi di sisi lain, kebutuhan mereka tidak didukung oleh APBD. Misalnya saja, keberadaan sumur bor di KLU sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan sektor pertanian.
“Sumur bor yang banyak di KLU berusia puluhan tahun. Sudah saatnya direvitalisasi dengan mesin yang memadai, sehingga kebutuhan irigasi petani terpenuhi saat dibutuhkan,” sebutnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pangsa pasar menjadi salah masalah yang dihadapi petani. Sebab, petani kerap kebingungan ketika harus menjual ke mana hasil panennya.
”Habis panen jual bebas. Ini kan permainan yang dilakukan pengusaha. Alangkah lebih baik pemerintah menyiapkan pasar untuk menampung hasil bumi masyarakat,” terangnya.
Agus pun meminta agar Pemda menyiapkan strategi yang mendukung produksi dan pasar. Salah satunya melibatkan BUMD milik daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Ia meyakini, dengan manajemen yang baik, dan penempatan personil di BUMD yang profesional, perusda ini akan menjadi lokomotif yang menggerakkan usaha ekonomi masyarakat khususnya sektor pertanian secara umum.
“Tak kalah penting peran pemerintah untuk menyiapkan intervensi pasar skala lokal. Hasil produksi bahan pangan masyarakat harus dikelola, tidak melulu diserahkan pada tengkulak. Pemda agar hadir menyediakan pasar bagi komoditas pertanian,” pungkas Agus. (ari)
