Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, mengaku keberadaan tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang diserahkan ke sejumlah desa masih belum maksimal dimanfaatkan bahkan terkesan “mati suri”.
“Jadi, untuk pengelolaan TPS3R tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah karena sudah dihibahkan ke desa dan desa lah bertanggung jawab atas pengelolaan bangunan tersebut, ” kata Kabid Pengolahan Sampah dan limbah B3 Abdul Malik, kepada Ekbis NTB, Minggu 10 November 2024.
Berdasarkan hasil klarifikasi lanjut Malik, ada beberapa persoalan terkait belum optimalnya keberadaan TPS3R tersebut, yakni biaya operasional yang tinggi. Selain itu, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola bangunan tersebut juga belum siap.
“Biaya operasional tinggi menjadi persoalan yang dihadapi TPS3R, kami pun tidak bisa mengintervensi secara maksimal karena anggaran yang ada di daerah juga sangat terbatas,” ucapnya.
Dia melanjutkan, karena bangunan dan peralatannya sudah dihibahkan, sehingga pihaknya berharap Pemdes bisa mengintervensi anggarannya melalui APBDes. Apalagi desa yang membuat proposal dan meminta bantuan ke Provinsi sehingga desa juga harus bertanggung jawab untuk mengelola bantuan tersebut.
“Keberpihakan anggaran dari Desa sangat diharapkan agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan. Jika mengandalkan anggaran daerah maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan data lanjut Malik, TPS3R yang sudah terbangun di Sumbawa sebanyak 11 bangunan yang tersebar di sejumlah Desa. Dari jumlah tersebut hanya satu TPS3R saja yang beroperasi secara maksimal yakni TPS3R di Plampang karena kelompok nya serius sisanya masih terbengkalai.
“Memang masih banyak bangunan TPS3R kita belum termanfaatkan secara maksimal, tetapi kami tetap berkomitmen agar bangunan itu bisa segera dimanfaatkan,” tambahnya.
Ia menambahkan, “dalam waktu dekat kami juga akan segera berkoordinasi dengan DLHK Provinsi untuk kita lakukan pembinaan. Harapannya mereka bisa menerapkan pelatihan tersebut ketika kembali ke daerah termasuk juga memenuhi sarana penunjang nya,” tukasnya. (ils)
