Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah mengintervensi pengobatan ternak sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sejak vaksin didatangkan 2 pekan lalu sampai hari ini (Kamis, 30/1), kuota bantuan vaksin PMK untuk 1.000 ekor sudah selesai disuntikkan. Namun DKP3 KLU rupanya kekurangan vaksin mengingat masih lebih banyak populasi sapi yang belum dapat ditangani.
Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengungkapkan, virus PMK yang menyerang ternak sapi kembali terjadi sebagaimana kasus tahun lalu. Seiring laporan kasus yang masuk, Dinas merespon cepat dengan mengirim informasi ke provinsi dan pusat agar mendapat penanganan.
“PMK kembali merebak, dan kita sudah lakukan vaksinasi sejak sekitar 2 Minggu lalu. Jatah vaksin untuk KLU hanya untuk 1.000 ekor, sampai hari ini (kemarin), sudah habis,” ungkap Tresnahadi, Kamis 30 Januari 2025.
Ia memastikan, kuota bantuan vaksin dari pusat tersebut tidak cukup. Pemerintah pusat akan mengirim bantuan vaksin secara bertahap, namun kepastian tibanya vaksin untuk tahap berikutnya belum dapat dikonfirmasi.
Kendati belum mendapat laporan jumlah kasus secara detail, Tresnahadi merasa sebaran PMK terjadi di tiap kecamatan dengan. Oleh karenanya, ia memandang, Pemda perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah penyebaran PMK. Mengingat saat ini, peternak di KLU rata-rata memelihara ternak pada kandang kolektif. Artinya, potensi dan ancaman penyebaran PMK bisa lebih massif jika tidak dikendalikan.
Terkait perlunya daerah mengintervensi PMK melalui APBD, Tresnahadi menegaskan jika pihaknya sudah bersurat ke pemegang kebijakan di Pemda. DKP meminta supaya TAPD mengalokasikan penanganan PMK melalui pagu Biaya Tidak Terduga (BTT) – APBD.
“Kami sudah bersurat meminta, supaya Pemda bisa bantu. Paling tidak biaya operasional petugas lapangan karena sampai hari ini bantuan untuk petugas lapangan yang turun ke kandang-kandang masyarakat, tidak ada. Surat Edaran Pusat juga sudah ada, mengarahkan agar ada dukungan dari APBD, minimal support untuk biaya operasional (bensin dan konsumsi),” sambungnya.
Tresnahadi mengakui, dalam usulannya di BTT, tidak menyebut nominal. Namun demikian dia berharap, alokasi dari APBD menyerupai alokasi penanganan PMK tahun 2024. Dimana ketika itu, Pemda melalui BTT mendukung penanganan PMK dari pengadaan obat hingga operasional petugas.
“Karena usulan sudah masuk, ya kita sifatnya meunggu supaya dipanggil diskusi terkait masalah ini. Bagaimanapun untuk operasional saja cukup besar, karena penanganan tahun lalu untuk satu hari bisa 200 sampai 250 ekor,” jelasnya. (ari)
