Lombok (ekbisntb.com) – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Mataram, terus memantau aktifitas juru parkir dan juru pungut di pasar tradisional. Pasalnya, retribusi parkir dan pasar diduga rawan terjadinya pungutan liar (pungli).
Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati menegaskan, retribusi parkir dan retribusi pasari tetap menjadi atensi karena dua area ini diduga rawan terjadinya pungutan liar. Pihaknya rutin mensosialisasikan dan mengingatkan juru parkir maupun juru pungut di pasar agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Tetap menjadi atensi itu parkir dan retribusi pasar,” kata Nelly.
Tim saber pungli sambung Nelly, fokus pada pencegahan bukan penindakan. Walaupun peluang atau indikasi pungutan liar sangat marak tetapi fungsi pencegahan diprioritaskan. Berbagai modus pungli telah teridentifikasi, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta mengawasi secara ketat juru parkir dan juru pungut di pasar.
Menurutnya, pencegahan terhadap praktik pungli terutama retribusi parkir dengan meminta jukir menggunakan seragam, tanda pengenal serta tertib membawa quick response code atau pembayaran secara digital. Pembayaran secara digital ini diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram. “Sebenarnya kalau sudah disiplin menggunakan seragam dan lain sebagainya. Insya Allah, tidak akan terjadi pungli,” pungkasnya.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram mengakui, eksistensi dari tim saber pungli tahun ini tidak terlihat. Kondisi ini dipicu karena kesibukan aparat kepolisian mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga anggota kepolisian yang masuk pokja intelegen, pencegahan, dan penindakan fokus mengawal pelaksanaan tahapan pilkada.
Namun demikian, masing-masing pokja memiliki jadwal kerja untuk turun memantau dan menghimpun data di lapangan untuk memastikan tidak terjadi pungli. “Kita sudah punya jadwal kerja tetapi tetap tidak bisa all out seperti dulu karena terjanggal dan fokus pengamanan pilkada,” jawabnya.
Tetapi pihaknya pokja intelegen tetap jalan menghimpun data maupun laporan dari masyarakat serta rutin melakukan evaluasi terhadap data atau laporan yang masuk.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, pihaknya berupaya semakimalkan mungkin pelayanan menggunakan non tunai untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi tunai dan pengunjung ditawarkan QR code mengurangi kontak tunai agar tidak terjadi kebocoran. “Kami sambut baik tim saber pungli konsen mengawasi jukir,” katanya.
Dishub kata Zulkarwin, siap berkolaborasi dengan Tim Saber Pungli Kota Mataram untuk memberikan data jukir yang tidak mau menyetor pendapatan asli daerah ke kas daerah. Data penungak retribusi parkir telah diserahkan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. “Kami bersedia menyerahkan data sesuai yang dibutuhkan tim saber pungli,” demikian kata dia. (cem)
