Bima (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bima menghadapi kendala serius. Sejumlah koperasi desa belum memiliki lahan sesuai standar pemerintah pusat, sehingga pembangunan fisik gerai terancam tertunda.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad, mengatakan pemerintah pusat mensyaratkan setiap KDMP wajib menyiapkan lahan seluas 10 hingga 20 are atau sekitar 20 kali 30 meter untuk pembangunan gerai dan gudang. Namun di lapangan, tidak semua desa memiliki aset tanah yang siap digunakan.

- Iklan -

“Setiap KDMP harus punya gerai. Makanya kami akan koordinasi di tingkat kabupaten karena tidak semua KDMP siap lahannya,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, hanya KDMP yang telah memiliki lahan sesuai ketentuan yang akan langsung masuk tahap pembangunan. “KDMP yang memiliki tanah 10 sampai 20 are akan langsung dilakukan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, KDMP yang belum memiliki lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Masih ada beberapa desa yang belum punya lahan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan kabupaten,” tuturnya

Pemerintah Kabupaten Bima kini aktif mendampingi koperasi desa dalam proses pemenuhan syarat lahan tersebut. Koordinasi intensif dilakukan agar desa dapat memanfaatkan aset desa, hibah, atau mekanisme lain yang sah secara hukum. “Kita yang membina dan koordinasi intens terkait kesiapan KDMP,” tegasnya.

Ia juga menyebut, pembangunan gerai dan gudang KDMP merupakan proyek nasional dengan skema top-down. “Menurut Kementerian, KDMP ini sifatnya dari atas ke bawah. Kita di daerah hanya memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pencerahan kepada KDMP,” katanya.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah pusat menggandeng unsur militer dan BUMN pangan. “Dari pusat sudah memerintahkan kesiapan lahan, lalu pembangunan gerai dan pergudangan akan dilakukan oleh TNI bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi menargetkan KDMP mulai beroperasi Maret 2026. Karena itu, kesiapan lahan menjadi syarat utama agar koperasi tidak tertinggal dari desa lain. “Menurut Kementerian Koperasi, KDMP akan beroperasi Maret 2026. Kalau lahan belum siap, otomatis pembangunan tertunda,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, para pengurus koperasi juga masih menunggu regulasi teknis dari pusat. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah daerah optimistis pembinaan berkelanjutan dapat mendorong koperasi desa segera beroperasi. (hir)