Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB menyambut baik keputusan pemerintah yang kini resmi membolehkan masyarakat melaksanakan umrah secara mandiri tanpa harus melalui travel umrah. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah progresif untuk mempermudah masyarakat beribadah ke Tanah Suci dengan lebih fleksibel dan efisien.
Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Azis, mengatakan bahwa kebijakan umrah mandiri yang telah disetujui DPR merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan sistem pelayanan ibadah di era digital. Menurutnya, kemudahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberi akses lebih luas bagi umat Islam di seluruh daerah, termasuk di NTB
“Kami sambut baik kebijakan umrah mandiri ini karena memudahkan masyarakat. Sekarang semua proses bisa dilakukan secara online, tanpa harus menunggu rombongan besar. Ini seperti perjalanan ke luar negeri pada umumnya,” ujar Zamroni Azis, Senin (27/10/2025).
Lebih lanjut, Kemenag NTB menilai kebijakan umrah mandiri sejalan dengan kemajuan sistem pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yang kini serba digital. Masyarakat dapat mengurus visa, pemesanan hotel, hingga transportasi secara daring dengan mudah. Hal ini, kata Zamroni, akan mempercepat proses dan menekan biaya perjalanan.
Namun, Kemenag NTB juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan memahami prosedur aturan umrah terbaru sebelum berangkat. Bagi jamaah yang masih awam, keberadaan travel umrah resmi tetap diperlukan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan selama perjalanan ibadah.
“Kalau masyarakat yang sudah paham, tentu bisa mengurus sendiri. Tapi bagi jamaah yang belum berpengalaman, travel tetap memiliki peran penting untuk membantu proses dan memberi pembimbingan ibadah,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi daerah, Kemenag NTB menilai kebijakan umrah mandiri juga akan memberikan dampak positif. Peningkatan jumlah keberangkatan jamaah diprediksi akan mendorong aktivitas penerbangan dari Bandara Internasional Lombok menuju Jeddah atau Madinah. Zamroni berharap maskapai nasional, seperti Garuda Indonesia, dapat membuka rute langsung dari Lombok ke Arab Saudi agar perjalanan jamaah lebih efisien.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Angkasa Pura dan Garuda. Harapannya, tidak perlu lagi ada transit. Kalau bisa seminggu sekali ada penerbangan langsung Lombok–Jeddah untuk melayani jamaah umrah mandiri dari NTB,” katanya.
Terkait pengawasan, Zamroni memastikan tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah di NTB, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui travel. Pengawasan ini dilakukan bersama unsur terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi guna memastikan seluruh perjalanan jamaah berlangsung aman dan sesuai ketentuan.
“Selama ini travel umrah resmi selalu melapor dan kami awasi. Masalah biasanya muncul dari penyelenggara tidak resmi yang tidak terdaftar di Kemenag. Untuk umrah mandiri, tentu kami akan tetap memantau agar tidak ada pelanggaran,” terang Zamroni.
Ia juga menegaskan bahwa meski belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan umrah mandiri, Kemenag NTB siap mengikuti arahan Kementerian Agama pusat begitu regulasi detail diterbitkan. Untuk sementara, masyarakat yang ingin berangkat umrah secara mandiri diimbau memastikan legalitas dokumen dan memanfaatkan kanal resmi pemerintah Arab Saudi.
“Secara teknis kami menunggu juknis dari pusat. Tapi prinsipnya, masyarakat boleh berangkat kapan saja secara mandiri, asal mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan,” tegasnya.
Dengan diberlakukannya aturan umrah mandiri, Kemenag NTB berharap masyarakat dapat lebih leluasa dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci.(bul)
