Lombok (ekbisntb.com) – Informasi bencana besar yang akan melanda Indonesia, khususnya terjadinya Megathrust di selatan Indonesia banyak menghiasi media sosial (medsos). Hal ini membuat masyarakat takut dan berspekulasi terhadap dampak bencana yang kemungkinan terjadi.

Terkait hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menggelar Field Training Exercise (Geladi Lapang) sebagai rangkaian kegiatan peningkatan efektivitas komunikasi risiko bencana di Lapangan Malomba Ampenan, Kamis, 28 Agustus 2025.

- Iklan -

Acara yang dibuka Penjabat Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., diikuti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB) Kota Mataram, warga yang tinggal Desa Tangguh Bencana dan media.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., menjelaskan, tujuan geladi lapang ini untuk memperkuat sistem penyampaian informasi resmi agar masyarakat tidak terjebak isu palsu ketika menghadapi kondisi darurat. Untuk itu, komunikasi yang tepat memegang peranan penting saat penanganan darurat, sehingga ketika ada kesalahan informasi bisa memicu kepanikan, bahkan membuat warga mengambil tindakan yang keliru.

Menurutnya, komunikasi yang tepat dalam penanganan darurat bencana sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang tidak benar atau hoaks. Selain itu, geladi lapang yang digelar bertujuan agar masyarakat melihat langsung seperti apa simulasi yang dilakukan pemerintah dan aparat pada situasi darurat.

‘’Seperti dari penyebaran hoaks, kepanikan hingga pengungsian, sampai penyaluran bantuan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan BNPB berupaya memastikan aliran informasi bersumber dari kanal resmi. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa menerima klarifikasi yang benar sehingga pelayanan darurat berjalan optimal,’’ harapnya.

Di sisi lain, tambahnya, pentingnya posko tanggap darurat ketika terjadi bencana. Posko berfungsi sebagai pusat koordinasi semua aktivitas, penyajian data korban dan distribusi logistik bagi korban bencana. Dalam hal ini, terangnya, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota ketika terjadi bencana, keberadaan posko tanggap darurat merupakan hal yang paling penting.

‘’Itu yang paling utama kita, kita aktivasi pos komando darurat bencana. Ini yang akan mengorganisir semuanya, termasuk juga alur informasi, data pencarian korban dan seterusnya,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahmadi. Menurutnya, BPBD Provinsi memiliki tugas utama mengkoordinasikan semua pihak, ketika terjadi bencana di daerah, seperti kementerian termasuk juga dari OPD pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya, semua data terkait bencana mengarah kepada BPBD Provinsi, kemudian diolah dan disinergikan.

Pihaknya berharap melalui geladi lapang di Lapangan Malomba Ampenan ini, masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Termasuk, dalam menangkal berbagai macam informasi hoaks tentang bencana, sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan. (ham)