Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah pengusaha di NTB mendorong pembentukan paguyuban pengusaha. Gagasan ini muncul dari keresahan banyak pelaku usaha di daerah yang merasa tidak terakomodasi dalam asosiasi resmi yang ada, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan kepada sesama pengusaha.

Pengusaha kontraktor sekaligus mantan Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman, SH, menegaskan, sudah banyak pengusaha yang mendorong terbentuknya paguyuban pengusaha ini.

- Iklan -

Sebab menurut H. Salman, asosiasi pengusaha yang ada selama ini kerap kehilangan arah karena dipimpin bukan oleh pengusaha murni. Akibatnya, kepentingan anggota seringkali tidak diperjuangkan dengan maksimal.

“Banyak asosiasi yang akhirnya hanya ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Ketua-ketuanya bukan murni pengusaha, sehingga mereka tidak merasakan langsung apa yang dialami anggotanya,” ungkap pengacara ini.

Perjuangan Nasib Pengusaha Lokal

Salman menilai, pengusaha lokal di NTB kerap kalah bersaing dengan pihak luar, bahkan di sektor-sektor strategis seperti konstruksi dan pertambangan. Ia mencontohkan, banyak proyek di daerah justru dimenangkan oleh kontraktor dari luar NTB, sementara kontraktor lokal hanya menjadi penonton.

“Banyak contoh usaha yang dikuasai oleh orang luar. Akhirnya yang terjadi, bukan hanya usaha lokal terpinggirkan, tapi juga menimbulkan masalah sosial,” tegasnya.

Paguyuban sebagai Alternatif

Karena itu, Salman bersama sejumlah rekannya mendorong pembentukan paguyuban pengusaha lintas sektor di NTB. Berbeda dengan asosiasi formal, paguyuban ini akan bersifat lebih cair dan menekankan solidaritas antar pengusaha.

“Kalau di pusat ada Persatuan Pengusaha Indonesia, kenapa di daerah kita tidak bisa membentuk wadah serupa. Tidak harus formal, tapi spiritnya jelas: memperjuangkan kepentingan pengusaha lokal agar lebih berdaya,” katanya.

Paguyuban ini nantinya tidak hanya terbatas pada kontraktor, tapi terbuka untuk semua pelaku usaha. Tujuannya, agar pengusaha NTB memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk akses terhadap proyek daerah, regulasi yang adil, hingga perlindungan dari praktik curang.

Dorongan untuk Mandiri

Salman menekankan bahwa wadah baru ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan menjadi tempat berbagi gagasan dan memperjuangkan keadilan.

“Kalau masih sibuk urus dapur sendiri, pemberdayaan kepada anggota tidak bisa dilakukan. ini yang akan dilakukan di paguyuban ini nantinya. Bukan menjadi organisasi untuk mengamankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja,” tegasnya.(bul)