Taliwang (ekbisntb.com) – Tata niaga yang amburadul membuat salah satu penyebab masih kerap terjadinya kelangkaan gas subsidi 3 kilogram di tingkat masyarakat. Dan untuk mengatasi hal tersebut semua pihak harus terlibat dalam proses pengawasannya, tak terkecuali masyarakat.
“Tidak cukup pemerintah dan aparat. Masyarakat sebagai konsumen juga harus terlibat dalam pengawasan tata niaga gas melon itu,” sebut Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Iwan Irawan, Selasa 27 Mei 2025.
Baru-baru ini dikatakan Iwan, pihaknya telah menghadiri pertemuan yang digagas okeh Dinas ESDM NTB membahas tata niaga gas subsidi tersebut. Dalam pertemuan yang turut dihadiri pihak Pertamina dan Hiswana Migas NTB itu, muncul konsesus agar bagaimana mendorong peran aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi modus penyelewengan penyaluran tata niaga gas melon di secara aktif di tingkat lapangan.
“Kami sepakat dalam rapat itu, cara masyarakat turut mengawasi sederhana saja. Kalau melihat ada truk atau kendaraan yang mengangkut gas melon dalam jumlah banyak, dan di kebdaraan itu tidak ada tanda tulisan nama agen gas. Masyarakat bisa menangkapnya atau minimal mendokumentasikan untuk dilaporkan ke aparat atau dinas pemerintah,” urai Iwan.
Sebaga barang subsidi, Iwan menyebut, proses penyaluran atau penjualan gas melon dibawah pengawasan pemerintah. Tata niaganya diatur penuh dan sesuai aturan harus melalui agen dan pangkalan. “Kalau diluar itu artinya ilegal. Makanya harus diawasi bersama agar tidak lagi terjadi kelangkaan dan harganya mahal,” sambung politisi PAN ini.
Sementara itu kondisi kelangkaan dan tidak mahalnya harga gas melon tetap saja terjadi di masyarakat hingga saat ini. Di wilayah kota Taliwang misalnya, hampir tiap hari warga didapati mengeluh kesulitan mengakses bahan bakar subsidi tersebut.
Meski kemudian warga mengaku sudah mengikuti aturan untuk mendapatkan gas yang khusus bagi masyarakat miskin itu. Faktanya, saat dibutuhkan, pada pangkalan kerap tidak tersedia.
Dan kalau sudah begitu, warga pun terpaksa membeli melalui pengecer. Dimana konsekuensinya, mereka harus menebus dengan harga mahal bahkan hampir 2 kali dari harga subsidinya. (bug)
