Mataram (Ekbis NTB)-Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi menegaskan pentingnya kontestasi politik yang tengah berlangsung ini memunculkan figur-figur calon kepala daerah yang berpihak kepada pengusaha lokal.
Hal ini ditegaskan Agus Mulyadi dalam diskusi dengan media di kantor DPD Gapensi Provinsi NTB, Selasa 28 Mei 2024, menanggapi momentum musim Pilkada tahun 2024 ini.
Diketahui, sejumlah tokoh tengah meramaikan bursa calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi NTB. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari politisi, birokrat, hingga akademisi. Menurutnya, pengusaha kontraktor saat ini ikut menunggu/memantau dinamika politik yang tengah berlangsung.
Menurutnya, politik dan dan dunia usaha sangat berkaitan erat. Stabilitas politik akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
“Karena hasil dari politik itu adalah kebijakan yang dapat menentukan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Secara rinci, Agus Mulyadi menyampaikan, pengusaha mengharapkan figure-figur calon pemimpin daerah yang kebijakannya nanti tanpa kecuali tertuju kepada pengusaha lokalnya.
“harapan kita, yang jelas pada kepemimpinan berikutnya ini, supaya memperkuat pengusaha lokal. Kebijakan-kebijakannya bisa memperkuat keberadaan pengusaha lokal. Keberpihakan pada pengusaha lokal,” jelas Agus.
Sebab setiap aturan pusat yang implementasinya juga di daerah, ada celah untuk diinovasi oleh pemimpin di daerah. sehingga keberpihakan kebijakan daerah pemimpin daerah dapat dirasakan pengusaha daerah.
Ditambahkan, dalam segala sektor, jika pemerintah daerahnya bijak, maka, pengusaha lokal yang terkait bisa dilibatkan.
“Misalnya, ada proyek smelter di NTB. Ayo dong, bagaimana supaya pengusaha daerah juga bisa dibonceng oleh pelaksana proyeknya. Berikan kesempatan kepada pengusaha lokal, minimal bisa digendong di dalam pembangunannya,” katanya.
Pemerintah daerah bisa menyiasati untuk memberi ruang agar pengusaha lokal bisa berpratisipasi dalam proyek-proyek strategis, baik swasta, maupun proyek pemerintah. Sebetulnya, NTB sudah memiliki perangkat peraturan daerah yang mengatur agar masyarakat jasa konstruksi daerah dilibatkan dalam setiap proyek di daerah.
“NTB bahkan jadi percontohan lahirnya Pergub yang keberpihakannya pada pengusaha lokal. Tapi, dalam pelaksanaannya, 70 persen proyek swasta maupun pemerintah yang dilaksanakan di NTB, dilaksanakan oleh perusahaan dari luar, terutama BUMN,” katanya.
Perangkat kebijakan ini menurutnya harus dipertajam. Siapapun kepala daerah, hal ini bisa dipertajamkan. Asalkan, ada semangat kepala daerah terhadap keberpihakan kepada pengusaha lokalnya menjadi pemain di daerahnya sendiri.
“Makanya, Gapensi NTB nanti akan mengundang para calon kepala daerah ini. kita kupas terbuka komitmennya terhadap keberpihakan kepada pengusaha lokal. Bila perlu, ada semacam fakta integritas,” katanya.
Agus Mulyadi menegaskan, pentingnya memperioritaskan pengusaha lokal karena berkaitan erat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif.(bul)