Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga triwulan IV tahun 2025 realisasi investasi berada di angka 48,59 persen dari target yang diberikan provinsi sebesar Rp2 triliun.
“Memang untuk realisasi investasi di tahun 2025 masih sangat jauh dari target, karena selama tahun tersebut sangat minim investasi baru yang masuk ke Sumbawa,” kata Sekretaris DPMPTSP, H. Yudi Patria Negara, kepada Suara NTB, Selasa (27/1/2026).
Yudi menyebutkan, Pemprov NTB memberikan targetkan investasi Rp2 triliun. Target ini dinilai sangat berat dicapai, apalagi rata-rata perusahaan yang mengurus nomor induk berusaha skala besar sangat minim. Bahkan jika melihat data rill investasi di Sumbawa sejak tahun 2018-2025 hanya Rp8 triliun. Sementara, terealisasi baru Rp7,6 triliun.
“Sebenarnya angka rill investasi kita sesuai potensi hanya tersisa tinggal Rp200 miliar-Rp300 miliar saja, sehingga angka Rp2 triliun sangat sulit bisa tercapai,” jelasnya.
Target sebesar itu lanjutnya, dianggap tidak relevan dengan kondisi investasi di Sumbawa saat ini, meski dua tahun terakhir selalu mencapai target. Sebab, perusahaan besar yang melakukan penanaman modal dengan nilai di atas ratusan miliar tidak ada.
“Kami berharap ada investasi baru di Sumbawa di tahun 2026, sehingga mampu mendongkrak capaian target tersebut meskipun sampai dengan saat ini belum ada investasi itu,” ucapnya.
Ia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa masih didominasi Penamaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp712 miliar. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hingga triwulan ketiga sebesar Rp246 miliar.
“Rata-rata yang paling mendominasi untuk penyumbang realisasi investasi yakni sektor pertambangan, sementara untuk sektor lainnya masih sangat kecil,” jelasnya.
Sementara, sektor pengurusan izin masih tetap berjalan normal yang didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaaan.
“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)
