Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB dan PT Garam dalam mengoptimalkan potensi garam di wilayah ini.

Pemprov NTB, PT Garam, dan HKTI NTB bahkan telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk  untuk membuka peluang besar bagi peningkatan produksi, hilirisasi, hingga terciptanya nilai tambah bagi petani garam lokal.

- Iklan -

Ketua HKTI NTB, H. Willgo Zainar di temui Kamis, 27 November 2025 mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor garam, selain NTT dan Madura. Bahkan, Pulau Sumbawa telah masuk dalam rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk sektor pergaraman.

“NTB ini salah satu daerah penghasil garam yang sedang didorong. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pulau Sumbawa akan menjadi lokasi PSN di bidang garam,” ujarnya.

Willgo menjelaskan bahwa PT Garam sebagai BUMN memiliki tiga mandat utama dalam kerja sama ini, yakni menyerap produksi garam rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memproses garam menjadi berbagai jenis produk turunan.

Industri garam tidak hanya mencakup garam konsumsi rumah tangga, tetapi juga garam industri, garam farmasi, kosmetik, hingga garam untuk kebutuhan pangan tertentu seperti industri kacang dan makanan olahan.

“Harapannya, ke depan industri pengolahan garam juga dibangun di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Selama ini kan garam rakyat hanya diolah sederhana, lalu dikirim ke luar daerah. Kita ingin nilai tambah itu hadir di NTB,” ujar Komisarir BUMN Produksi Baja, Krakatau Steel ini.

Menurutnya, PT Garam telah menyiapkan rencana pengembangan industri hilir di beberapa wilayah, dan NTB menjadi salah satu lokasi prioritas. Selain membuka peluang lapangan kerja, hadirnya industri pengolahan juga akan menciptakan rantai nilai yang lebih kuat bagi petani garam lokal.

Sebagai organisasi yang menaungi petani, HKTI NTB siap mengambil peran dalam pembinaan, pendataan lahan produksi, serta koordinasi antara petani dan PT Garam sebagai offtaker. Willgo menyebut, pendataan lahan garam rakyat sangat penting agar produksi bisa terkelola dan terserap secara optimal.

“Kita minta teman-teman HKTI di kabupaten/kota untuk segera melakukan pendataan. Banyak tambak garam itu milik masyarakat. Data ini yang akan jadi dasar kerja sama,” ungkapnya.

Secara pendanaan, PT Garam disebut telah menyatakan kesiapan, tinggal menunggu penyesuaian teknis dan rekomendasi agar penyerapan produksi di lapangan berjalan lancar.

Willgo menambahkan bahwa suksesnya pengembangan garam di NTB memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti akses jalan, saluran air, dan fasilitas pendukung produksi. Ia mencontohkan kerja sama serupa yang telah berjalan di NTT dan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi petani.

“Pemerintah daerah pasti ikut mengawal program ini. Kalau ada infrastruktur dasar yang dibutuhkan, tentu Pemprov ambil bagian di situ. Kita ingin potensi garam NTB bisa memberikan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.

Saat ini produksi garam di beberapa wilayah mengalami penurunan akibat kondisi cuaca, namun HKTI optimistis bahwa dengan pengelolaan yang baik dan dukungan industri pengolahan, sektor garam NTB dapat kembali bangkit.

Kolaborasi antara PT Garam, Pemprov NTB, dan HKTI diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan NTB sebagai salah satu pusat industri garam nasional berbasis hilirisasi dan kesejahteraan petani.(bul)